Jembatan Dasan Agung Diduga Bermasalah, Kontraktor Akui “Benderanya” Dipinjam

Mataram (Suara NTB) – Di balik bermasalahnya pengerjaan jembatan Dasan Agung Mataram, ada indikasi praktik pinjam bendera antarrekanan dalam pengerjaan proyek ini. CV. Limbu Indah sebagai pemenang lelang, diduga menyerahkan sepenuhnya pekerjaan proyek senilai Rp 2,089 miliar itu kepada orang lain atau sistem ‘’pinjam bendera’’.

Pengakuan itu disampaikan Direktur CV. Limbu Indah, Sahbudin  kepada Suara NTB saat ditanya soal masalah yang ditemukan TP4D pada proyek jembatan itu.

Iklan

Sahbudin menceritakan kronologinya, ketika perusahaannya memenangkan lelang, tidak direkomendasikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  untuk mengerjakan. Alasannya soal kemampuan teknis. Sehingga sepenuhnya pekerjaan diberikan kepada orang lain bernama Y (nama disebut lengkap).

‘’Sepenuhnya bukan saya yang kerja. Itu istilahnya ‘’dipinjam bendera’’. Ketika diumumkan menang, saya tidak boleh kerja. Maka serahkan ke Pak Y. Akhirnya jadi begini (bermasalah, red),’’ keluhnya.

Sahbudin memperjelas lagi, setelah ada kesepakatan dengan Y untuk mengambil alih pekerjaan, rupanya penyerahan pekerjaan berlanjut ke orang lain. Sahbudin mengungkap, bendera  perusahaannya dipakai oleh  D dan B (ke dua nama disebut lengkap), karena dua orang ini dianggap punya spesifikasi teknis untuk pengerjaan jembatan khususnya pemasangan bantalan baja.

Berapa fee dari perjanjian itu? Dia membantah ada fee.  ‘’Tidak ada fee yang diterima,’’ katanya.  Apalagi bendera perusahaannya dipinjam  oleh temannya sendiri. Tapi  yang terpenting bagi dia pekerjaan saat itu bisa diselesaikan sesuai kontrak.

‘’Ini kan teman sendiri juga, tidak ada hitam dan di atas putih. Jadi belum ada fee itu, yang penting selesai pekerjaan dulu,’’ akunya.

Dalam perjalanannya muncul persoalan. Fatalnya, karena pelaksana kehabisan uang untuk melanjutkan pekerjaan pada pemasangan bantalan baja jembatan. Namun rekannya itu hanya bisa menyelesaikan  30 persen pekerjaan pemasangan pondasi. Sempat ia diminta untuk take over pekerjaan itu. Namun ditolaknya karena sudah ada tanda-tanda masalah.

Karena tidak ada biaya, Sahbudin menyalahkan panitia dari Dinas PUPR yang tidak mau mencairkan termin pertama untuk melanjutkan pekerjaan. Sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi macet.

Padahal menurut dia dalam kontrak seharusnya anggaran termin bisa dicairkan. Namun alasan PPK, tidak boleh karena akan menimbulkan potensi kerugian negara sesuai rekomendasi TP4D.

‘’Harusnya kan boleh (cairkan termin),  berapapun persentase kerja,’’ sebutnya.

Hasil pantauan lapangan, pekerjaan sebenarnya sudah mendekati 30 persen. Namun saat rapat pertama diungkapkan PPK, pekerjaan minus 15 persen. Sehingga jadi alasan tidak dicairkannya termin pertama. Lantaran tidak ada dana melanjutkan pekerjaan.

‘’Kami bilang minta pencairan sesuai termin, tapi kan tidak diberi termin, akhirnya begini jadinya (masalah),’’ sesalnya.

Dia memprediksi, seandainya  termin pertama cair Rp 600 juta atau setidak tidaknya Rp 300 juta, maka pekerjaan pemasangan baja bisa dilakukan. Karena baja  sudah dipanjar di Surabaya, hanya tinggal biaya angkut dan biaya pemasangan.

Namun karena  rangkaian pekerjaan itu dianggap bermasalah, akhirnya kontrak pekerjaan diputus.  Apa reaksi Sahbudin? Memang menurutnya dalam aturan, jika tidak sesuai volume, maka kontrak bisa diputus.  ‘’Tapi sebenarnya kami merasa dirugikan oleh teman  yang mengerjakan ini,’’ sesalnya lagi.

Mengenai modus pinjam bendera ini, diakui juga oleh Kabid Binamarga Dinas PUPR Kota Mataram, M. Yamin. Dikonfirmasi Kamis, 14 Desember 2017 kemarin, dalam aturan pengadaan dihalalkan menggunakan sub kontrak kepada perusahaan lain. Namun yang terjadi, pengalihan pekerjaan tidak antarperusahaan tapi dari  CV Limbu Indah ke perorangan.

‘’Saya pernah panggil Budi (Sahbudin) dan Y yang terima sub. Saya pernah sarankan, agar pakai akta notaris  supaya ada kekuatan hukumnya. Tapi toh tidak dilakukan,’’ kata Yamin.

Cara kerja dengan meminjamkan bendera ke orang lain ini sempat jadi materi teguran dalam show cause meeting (SCM) satu dan SCM dua lantaran  bobot pekerjaan tidak sesuai  dengan perencanaan. ‘’Akhirnya setelah kita beri kesempatan sampai tiga kali, sampai SCM tiga, kita putus kontrak,’’ tegasnya. (ars)