Jembatan Danau Gili Meno Putus

Jembatan kayu Danau Gili Meno putus dan mangkrak. Padahal jembatan ini dibangun tahun 2017 lalu. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Jembatan kayu yang mengitari Danau Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, putus. Jembatan yang dibangun sekitar tahun 2017 itu, rusak parah. Proyek itu bahkan sudah rusak sejak 2018, karena diduga spesifikasi kayu yang digunakan tidak tahan terhadap cuaca trofis.

Menyikapi itu, LSM Lombok Utara Corruption Watch (LUCW), tegas meminta kepada aparat untuk mengusut dugaan tidak sesuainya spesifikasi kayu yang digunakan. Pasalnya, jembatan kayu yang melintang sekitar 200 meter lebih itu diduga bermasalah.

Iklan

Awak media KLU pada gelaran ramah tamah dengan Humaspro Setda KLU tahun 2018 lalu pernah menulis, kerusakan jembatan kayu terlihat mulai dari titik nol, sampai ke ujung jembatan. Di beberapa titik sepanjang jembatan, papan jembatan patah dan menyebabkan jembatan bolong. Hal ini sangat riskan bagi kenyamanan dan keamanan pengunjung yang akan menikmati pemandangan lingkar Danau Gili Meno.

“Kami turun ke lokasi Senin kemarin. Sangat kami sayangkan, tidak sampai satu periode pemerintahan sudah rusak. Dugaan kami, jenis kayu yang digunakan tidak sesuai sehingga mudah lapuk saat terkena panas dan hujan,” ujar Direktur Eksekutif LUCW KLU, Tarpiin, Rabu, 20 Januari 2021.

Idealnya menurut dia, Dinas LH yang paham kualitas kayu dapat mengawal pengerjaan proyek tersebut, sehingga, usia jembatan kayu bisa lebih lama dari yang diharapkan. “Ini kan ironi, dibangun 2017, setahun kemudian saat dikunjungi 2018, sudah banyak papan yang patah. Maka sebagai pertanggungjawaban, APH kami minta untuk turun mengecek proyek tersebut,” pintanya.

Sementara, mantan Kepala Desa Gili Indah periode 2014-2019, H. M. Taufik, yang dikonfirmasi tidak mengetahui keberadaan proyek tersebut. Di eranya memimpin sebagai Kepala Desa, tidak satu pun instansi pemerintah pemilik proyek yang berkoordinasi dengan pemerintah desa. “Saya tidak tahu siapa yang mengerjakannya dulu, soalnya tidak ada pemberitahuan ke desa. Kami lihat tiba-tiba ada,” akunya.

Taufik mengaku senada dengan LUCW. Menurutnya, usia ideal bangunan/proyek milik pemerintah seharusnya bisa lebih lama. Terlebih lagi, lokasi proyeknya di kawasan wisata.

“Kalau rusak satu atau dua papan masuk akal, Pemdes atau Pokdarwis bisa terlibat memperbaiki. Tapi kalau sampai putus, tentu jadi pertanyaan. Ada apa?,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas LH Perkim KLU, H. M. Zaldy Rahardian, S.T., enggan memberi tanggapan terhadap kondisi jembatan kayu yang berusia singkat tersebut. “Saya no comment, karena proyek sudah selesai sebelum saya di sini,” elaknya singkat. (ari)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional