Jemaah Umrah Batal Berangkat, PPIU Wajib Bertanggung Jawab

Kanwil Kemenag NTB bersama Polda dan para travel umrah menggelar Rakor menyikapi pembatalan pemberangkatan jemaah umrah asal NTB. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) meminta  Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib bertanggung jawab terhadap nasib jemaah umrah yang batal diberangkatkan pascekeluarnya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara pelaksanaan umrah ke negara tersebut. PPIU atau travel umrah dilarang membebani calon jemaah biaya tambahan untuk akomodasi maupun biaya tiket pesawat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M. Pd mengatakan, pihaknya bersama dengan Polda NTB akan mengawal kebijakan ini. ‘’Bagaimana agar jemaah itu bisa nyaman, aman di tengah-tengah masyarakat, tidak terjadi gejolak,’’ kata Amin dikonfirmasi Suara NTB usai rapat koordinasi bersama puluhan travel umrah di Kantor Kanwil Kemenag NTB, Jumat, 6 Maret 2020 kemarin.

Iklan

Pihaknya berharap, setelah Pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah, para calon jemaah yang sempat tertunda keberangkatannya dapat diberangkatkan. Kalaupun ada tiket jemaah yang hangus karena travel umrah bekerjasama dengan maskapai luar negeri. Atau memberangkatkan jemaah umrah transit lewat Malaysia atau Singapura, diharapkan dapat dirundingkan kembali.

Sehingga jemaah tak mengeluarkan kembali biaya tiket. Karena dalam pertemuan tersebut terungkap ada juga travel yang tiket calon jemaah umrah terancam hangus. Karena jemaah diberangkatkan dari Lombok kemudian transit di Kuala Lumpur menggunakan maskapai AirAsia.

‘’Ini pengalaman dan hikmah buat mereka (travel umrah). Bagaimana nanti ke depan agar jemaah umrah NTB  itu gabung jadi satu diberangkatkan dari Tanaq Awu ke Tanah Suci. Tidak lagi transit ke negara lain,’’ katanya.

Kejadian ini diharapkan dapat menggugah travel umrah sebaiknya ke depan bekerjasama dengan maskapai nasional dalam memberangkatkan jemaah umrah. Sehingga, ketika ada situasi seperti penutupan sementara umrah ke Arab Saudi, akan menjadi gampang dibicarakan. Apapun yang terjadi, kata Amin, kalaupun tiket pesawat jemaah hangus maka menjadi tanggungan travel umrah.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, H. M. Ali Fikri menjelaskan, Kemenag RI sudah menggelar rapat pada 28 Februari lalu bersama stakeholders terkait di Jakarta, pascapenutupan sementara umrah ke Arab Saudi.

Dalam rapat tersebut, pembatalan pemberangkatan tersebut tidak boleh merugikan calon jemaah umrah. ‘’Baik dari sisi pembiayaan maupun ketertundaan berangkatnya,’’ kata Fikri.

Kemudian semua PPIU diminta melakukan koordinasi dengan tim akomodasinya yang sudah melakukan penyewaan hotel, mengajukan pembuataan visa dan booking tiket pesawat. Supaya ada reschedule untuk pemberangkatan ulang calon jemaah umrah.

Selain itu, memberikan ketenangan terhadap calon jemaah yang batal diberangkatkan. Artinya, pembatalan keberangkatan tersebut murni akibat kebijakan Pemerintah Arab Saudi.  Bukan saja untuk jemaah umrah asal Indonesia tetapi juga negara-negara lainnya.

Terhadap PPIU atau travel umrah yang memberangkatkan jemaah transit lewat Singapura atau Malaysia, diharapkan dengan kejadian ini menjadi pelajaran. Ke depan, mereka diharapkan dapat menggunakan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia.

Apabila menggunakan maskapai nasional, jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan seperti saat ini akan lebih mudah pembicaraannya. Tidak akan ada tiket jemaah yang hangus dan ada kebijakan reschedule pemberangkatan.

‘’Intinya, semua PPIU kita harapkan bertanggung jawab terhadap kontrak maupun reschedule yang sudah dijalankan bersama maskapai manapun,’’ katanya.

Fikri menegaskan, PPIU tak diperkenankan menarik  biaya tambahan sepeserpun kepada calon jemaah yang batal berangkat. Keberangkatan jemaah calon umrah akan di-reschedule sampai menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah.

Sementara itu, Kasubid PID Humas Polda NTB, R. Djoko A mengimbau para calon jemaah umrah asal NTB yang batal diberangkatkan agar tidak resah dan panik. Sehingga tak melakukan hal-hal yang dapat  merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Ia mengatakan, Polda NTB akan terus berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag NTB sebagai leading sector yang menangani umrah ini. Selain itu, Polda juga akan berkoordinasi dengan travel umrah sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

‘’Apabila ada hal-hal yang ada pelanggaran hukumnya. Tentu kami akan melakukan tindakan hukum. Di samping itu, kami juga tetap melakukan pengawalan (kebijakan) supaya tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan,’’ katanya. (nas)