Jelang Tutup Tahun Anggaran, 1.165 Paket Proyek PL Belum Dieksekusi

Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan APBD NTB 2018 kurang dari sebulan lagi. Namun masih ada 1.165 paket proyek penunjukan langsung (PL) atau non lelang  dengan pagu di atas Rp200 miliar  yang belum dieksekusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Data Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, hingga 26 November 2018, baru 3.805 paket proyek PL dengan pagu Rp550,814 miliar yang telah dieksekusi OPD dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Sementara, 1.066 paket dengan pagu Rp207,318 miliar sedang dalam proses.

Iklan

Dan 99 paket proyek PL dengan pagu Rp8,203 miliar belum proses. Dalam APBD Perubahan 2018, jumlah proyek PL sebanyak 4.970 paket dengan pagu Rp766,334 miliar.  Sebanyak 99 paket proyek PL yang belum proses tersebar di sejumlah OPD. Yang paling banyak antara lain di BPKAD 10 paket dengan pagu Rp832 juta, BPBD 17 paket dengan pagu Rp1,577 miliar, Satpol PP tiga paket dengan pagu Rp149 juta, Badan Penghubung Daerah 15 paket dengan pagu Rp605 juta.

Selanjutnya Biro Kesra empat paket dengan pagu Rp393 juta, Dinas Pemuda dan Olahraga 30 paket dengan pagu Rp2,535 miliar, Dinas Pariwisata dua paket dengan pagu Rp175 juta, Dinas Perdagangan satu paket dengan pagu Rp100 juta.

Sedangkan proyek PL yang sedang proses, paling banyak Dinas Perumahan dan Permukiman 211 paket dengan pagu Rp45,277 miliar. Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) 208 paket dengan pagu Rp37,085 miliar. Dinas Perdagangan 15 paket dengan pagu Rp1,737 miliar, Dinas Perhubungan 25 paket dengan pagu Rp1,722 miliar.

Kemudian Dinas Pariwisata 30 paket dengan pagu Rp4,830 miliar, Dinas Dikbud 94 paket dengan pagu Rp54,397 miliar, Biro Umum 12 paket dengan pagu Rp564 juta. Dinas LHK 140 paket dengan pagu Rp6,723 miliar, Bappeda 29 paket dengan pagu Rp1,833 miliar, Bappenda 96 paket dengan pagu Rp11,729 miliar.

Selanjutnya, BPKAD 15 paket dengan pagu Rp588 juta, BPBD 13 paket dengan pagu Rp292 juta. RSJ Mutiara Sukma tiga paket dengan pagu Rp1,005 miliar, RS H. L. Manambai Abdulkadir 79 paket dengan pagu Rp32,849 miliar dan Badan Penghubung Daerah 33 paket dengan pagu Rp3,399 miliar.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang dikonfirmasi usai rapim di Kantor Gubernur, Senin, 26 November 2018 siang menargetkan seluruh proyek PL dieksekusi akhir November ini. Pasalnya, tanggal 15 Desember, pencairan anggaran sudah ditutup.

‘’Saya akan kumpulkan mereka yang belum. Masalahnya apa? Tapi kalau hanya masalah administrasi, ya tentu di ULP atau PPK-nya,’’ katanya.

Ia optimis November ini semua pengadaan barang dan jasa tuntas semuanya. Terhadap yang belum, Sekda mengatakan merupakan pengadaan barang dan jasa, bukan pekerjaan konstruksi.

‘’Tapi saya yakin November selesai semua. Yang belum-belum ini pengadaan, belanja barang dan jasa, bukan konstruksi,’’ pungkasnya. (nas)