Jelang Pilkada, Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat

Suhardi.(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Koordinator divisi Hukum, Humas, Data Informasi Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi menyoroti masih banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran selama tahapan pra-pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tujuh daerah di NTB. Bahkan trennya menunjukkan peningkatan.

Kasus dugaan pelanggaran ASN terkait dengan netralitas itu terus saja bertambah. Sampai Februari 2020 ini, Bawaslu NTB sudah mencatat ada 27 kasus netralitas ASN yang sudah ditangani. Bahkan 22 kasus diantaranya sudah diputuskan dan direkomendasikan ke Komisi ASN.

Iklan

“Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh NTB yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 per tanggal 21 Februari 2020, sudah ada 27 kasus penerimaan pelanggaran ASN baik yang berupa temuan oleh Bawaslu maupun laporan dari
masyarakat,” kata Suhardi, Selasa, 25 Februari 2020.

Secara keseluruhan pelanggaran ASN itu bila dibagi berdasarkan wilayahnya di tujuh daerah yang akan melaksanakan pilkada itu yakni, pelanggaran ASN terjadi di Kota Mataram sebanyak 5 orang, Kabupaten Lombok Utara 4 orang, Kabupaten Lombok Tengah 4 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 2 orang, Kabupaten Sumbawa 18 orang, Kabupaten Dompu 7 orang dan Kabupaten Bima 4 orang, yang melakukan pelanggaran selama tahapan pra-pencalonan.

“Pelanggaran yang terjadi sebagian besar diakibatkan karena keterlibatan ASN dalam partai politik. Bawaslu sendiri telah mengambil tindakan dengan memanggil ASN tersebut untuk melakukan klarifikasi. Bahkan sudah 22 kasus direkomendasikan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua kasus dihentikan karena tidak terbukti melanggar netralitas ASN dan tiga kasus lainnya masih dalam proses,” katanya.

Pilkada serentak 2020 tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September mendatang atau masih sembilan bulan lagi, dan tahapan pendaftaran calon masih lima bulan lagi yakni tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2020, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2019.

Meskipun pelaksanaan pilkada masih jauh, Bawaslu kabupaten/kota sudah banyak menemukan dugaan pelanggaran dan sudah melakukan penindakan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku ASN yang mendekat, merayu dan bahkan ikut dalam kontestasi penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing Kabupaten/Kota di NTB yang melaksanakan pilkada serentak 2020.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, tentang Nilai-Nilai Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 6 huruf d dan h dijelaskan bahwa PNS harus mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan PNS dituntut untuk harus Profesionalisme, Netralitas dan Bermoral Tinggi.

Tidak hanya itu saja, dalam peraturan yang sama pada Pasal 11 huruf c, etika diri sendiri sebagai PNS diatur untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. “Namun sampai saat ini, masih banyak ditemukan PNS yang melakukan pelanggaran sehingga Bawaslu mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi,” pungkasnya. (ndi)