Jelang Pilkada, Gubernur Rombak 383 Pejabat Struktural

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi merombak 383 pejabat struktural eselon II, III dan IV. Mutasi atau perombakan ratusan pejabat tersebut tak ada kaitannya dengan Pilkada 2018.

‘’Tidak ada unsur politik segala macam. Walaupun suasananya menjelang Pilkada. Ini semata-mata pertimbangan teknis, pembinaan, promosi,’’ tegas Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si usai melantik dan mengambil sumpah jabatan ratusan  pejabat strukuktural  di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Senin, 15 Januari 2018 sore.

Iklan

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tidak hadir dalam mutasi ini. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ratusan pejabat struktural itu dilakukan oleh Wagub didampingi Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si.

Dalam mutasi kali ini, hanya dua pejabat eselon II yang dilantik. Yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Ir. Hj. Hartina, MM yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik.

Kemudian Kepala Biro Perekonomian Setda NTB yang sudah lama lowong dijabat oleh Ahmad Nur Aulia, S.STP yang sebelumnya Kepala Badan Penghubung Daerah di Jakarta.

Meskipun sekarang masuk dalam agenda politik, Wagub mengingatkan seluruh pejabat tak terpengaruh dengan agenda lima tahunan tersebut. ‘’Nanti politik itu di TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing. Ndak usah kita bicarakan di sini,’’ katanya.

Amin menambahkan, mutasi bukan saja dimaksudkan untuk pembinaan dan promosi. Tetapi juga merupakan salah satu cara pimpinan dalam hal ini gubernur mengevaluasi pejabat yang ada. Ia mengharapkan, pejabat yang kena mutasi jangan berkecil hati. Selain itu mereka juga jangan merasa tersingkirkan.

‘’Jangan merasa ada yang disingkirkan, jangan merasa jabatan ini tempat enak, tempat basah, tempat baik, tempat bagus. Semua jabatan itu adalah amanah dari pimpinan, amanah dari Allah SWT tentunya,’’ katanya.

Ia mengungkapkan saat pertama kali menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), semua sudah berjanji dan diambil sumpahnya bahwa akan bersedia di tempatkan di mana saja di wilayah NKRI. Apalagi, katanya, mutasi ini wilayahnya hanya NTB.

Ia berharap semua ASN mematuhi seluruh perangkat aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara nasional, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan meningkat. ‘’Ini yang harus terus kita tingkatkan di daerah,’’ pesannya.

Dengan demikian maka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan berjalan on the track dan sesuai koridor. Termasuk juga mengenai netralitas ASN dalam Pilkada. Amin mengatakan, pimpinan daerah berkewajiban menyampaikannya jelang Pilkada ini.

‘’Intinya di lingkup kerja masing-masing tak usah kita terpengaruh (Pilkada). Ini agenda yang rutin setiap  lima tahun sekali. Tak boleh ada kegaduhan-kegaduhan di lingkup ASN di manapun kita bekerja. Bekerjalah dengan  sungguh-sungguh. Maka tingkat produktivitas kita akan meningkat,’’ katanya.

Ia juga meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik supaya melaksanakan tugas dengan baik dan penuh loyalitas. Bukan saja loyal terhadap pimpinan tetapi juga terhadap pekerjaan. “Itu penting,” tandasnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional