Jelang Pilkada, Anggota Dewan Mulai Jarang Hadir

Mataram (Suara NTB) – Tahun 2018 menjadi tahun tersibuk bagi para politikus di NTB. Karena harus menghadapi Pilkada serentak NTB 2018 yang digelar 27 Juni mendatang, juga berhimpitan dengan proses tahapan Pemilu serentak 2019.

Dua gawe politik terakbar tersebut kemudian membawa pengaruh terhadap konsentrasi kinerja para politisi yang menjabat sebagai anggota DPRD. Sebab disatu sisi ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat di sisi lain, juga harus bekerja untuk kepentingan partainya di Pilkada NTB 2018, sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2019.

Iklan

Kondisi tersebut juga mulai terasa di gedung wakil rakyat di Udayana. Para anggota dewan yang sebelumnya nampak rajin datang ke kantor, kini mulai terlihat jarang. Intensitas kehadiran mereka yang rendah, kemudian berdampak pada molornya agenda-agenda DPRD yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut bisa terlihat dari kuantitas kehadiran para wakil rakyat dalam mengikuti agenda rapat paripurna, mengalami penurunan. Bahkan tak jarang, beberapa kali rapat paripurna belakangan ini, selalu molor dari jadwal karena terganjal ketidakhadiran  anggota dewan.

Kondisi tersebut juga ternyata menjadi perhatian dari Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB yang bertugas untuk menjaga etika dan kehormatan para wakil rakyat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Ada pengaruh (Pilkada dan pemilu 2019) terhadap kehadiran anggota. Tetapi sejauh ini masih terukur, dan mereka tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Ketua BK, H. Nurdin, SH kepada Suara NTB, Jumat, 25 Mei 2018 kemarin.

“Tetapi kita selalu mengingatkan agar para anggota tetap mematuhi disiplin. Sampai sekarang ini untuk kehadiran, datanya sedang kita himpun,  untuk kita evaluasi. Nah gimana tingkat kehadiran itu nanti akan kami koordinasikan dengan masing-masing fraksi dan komisi,” sambung Nurdin.

Sejauh ini tutur Nurdin, pihaknya melakukan pendekatan preventif, dengan selalu memberikan peringatan-peringatan kepada para anggota. Terhadap beberapa anggota yang kemudian masih tetap tak mengindahkan imbauan, maka BK akan tegas untuk memberikan peringatan.

“Untuk kehadiran paripurna, kita koordinasikan sesuai ketentuan.  Sekarang ini ada juga yang malas, tapi kita imbau secara perorangan dulu, baru nanti kalau sudah terlihat sering, kita berikan peringatan secara berjenjang, mulai dari pimpinan dewan dan juga fraksinya untuk dikoordinasikan,” jelasnya.

Diketahui bahwa bagi setiap anggota dewan yang ikut dalam kegiatan kampanye, diwajibkan untuk mengaambil izin cuti, dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. “Sejauh ini kita berikan izin karena itu haknya. Tetapi semuanya tampak Patuh dengan mengajukan izin,” pungkasnya. (ndi)