Jatah Pupuk Bersubsidi untuk Kota Mataram Dipangkas

H. Mutawalli. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli tidak menampik kelangkaan pupuk bersubsidi di Kota Mataram. Kelangkaan ini juga dipicu pemangkasan jatah pupuk tersebut oleh pemerintah pusat.

‘’Pada tahun 2019 kami mendapat jatah 1.200 ton pupuk urea bersubsidi dari kebutuhan riil kami di Kota Mataram2.500 ton. Kurang lebih 50 persen kami diberikan,’’ ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Mataram baru-baru ini. Jatah ini berkurang lagi pada tahun 2020, lantaran pemerintah hanya memberikan 650 ton.

Iklan

‘’Dan sekarang tahun 2021 ini turun menjadi hanya 565 ton. Nah ini yang menyebabkan kelangkaan dan masyarakat ramai,’’ akunya.  Mutawalli mengaku, ketika rapat di Dinas Pertanian Provinsi NTB disampaikan alasan pengurangan jatah pupuk bersubsidi tersebut. ‘’Harga eceran dinaikkan dari Rp1.800 menjadi Rp2.250 per kilogram. Sudah dinaikkan, jumlahnya dikurangi lagi,’’ terangnya.

Ternyata, lanjut Mutawalli, ada kebijakan lain. Karena berdasarkan hasil penelitian BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian), bahwa tanah-tanah sawah di Indonesia sudah mengalami kejenuhan. Sehingga pemerintah mengambil langkah mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik. ‘’Tetapi pupuk organinya yang dipacu, maka harganya juga sangat murah,’’ cetusnya.

Hanya saja, penggunaan pupuk organik ini, aku Mutawalli, belum familiar danbelum kelihatan signifikansi hasil dari pupuk organik tersebut. Terkait pupuk, Dinas Pertanian Kota Mataram sudah beberapa kali didatangi oleh KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Kota Mataram. Mutawalli mengajak KTNA berdiskusi dengan Pemprov NTB bagaimana solusi terkait pupuk itu.

Pertama, ada kebijakan realokasi. Ketika di suatu daerah pupuk belum dimanfaatkan, maka Kota Mataram dapat melakukan peminjaman di daerah yang belum memanfaatkan jatah pupuk mereka. ‘’Ini diatur oleh provinsi. Biasanya tidak banyak, 1 – 2 ton. Paling maksimal 5 ton yang bisa direalokasi dalam jangka pendek,’’ ucapnya.

Solusi kedua, kata Mutawalli, pihaknya juga sudah bersurat kepada Pemprov NTB untuk meminta tambahan ke pusat melalui Ketua KTNA Provinsi NTB untuk membicarakan ini. ‘’Kalau bisa subsidi pupuk ini juga dari Pemda. Karena begitu sedikitnya kita dikasi, sehingga berharap ada subsidi dari Pemda,’’ demikian Mutawalli. (fit)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional