Jatah APBN untuk NTB Rp24,73 Triliun

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyarahkan DIPA 2019 kepada bupati dan walikota se - NTB. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Tahun 2019, jatah APBN untuk NTB menembus angka Rp24,73 triliun. Belanja negara sebesar itu diperuntukkan bagi 11 Pemda dan instansi vertikal yang ada di NTB.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Syarwan mengatakan, belanja negara yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp24,73 triliun meliputi belanja  untuk satuan kerja kementerian negara/lembaga sebesar Rp8,274 triliun. Dan belanja yang disalurkan sebagai Dana Transfer ke daerah sebesar Rp16,456 triliun termasuk Dana Desa.

Iklan

‘’Dana Desa Tahun 2019 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan Rp1,181 triliun,’’ sebut Syarwan saat penyerahan DIPA 2019  kepada bupati/walikota dan pimpinan instansi vertikal di Halaman Kantor Gubernur, Senin malam, 17 Desember 2018.

Syarwan mengatakan, Dana Desa tahun 2019 meningkat 20,14 persen  dari alokasi APBN 2018 yang hanya Rp0,983 triliun. Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

Secara keseluruhan, katanya,  dokumen DIPA 2019 yang diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 386 DIPA. Yang mencakup nilai sebesar Rp8,274 triliun dan DAK Fisik Dana Desa sebesar Rp3,746 triliun, yang akan dibayarkan di empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di NTB.

KPPN Mataram 243 DIPA sebesar Rp6,054 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp1,773 triliun, KPPN Bima 66 DIPA sebesar Rp0,924 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,748 triliun, KPPN Sumbawa Besar 51 DIPA sebesar Rp0,543 triliun, dan DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,62 triliun dan KPPN Selong 26 DIPA sebesar Rp0,751 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,601 triliun.

Syarwan menambahkan, penyerahan DIPA ini dapat dimaknai sebagai momentum kesiapan dimulainya proses pelaksanaan anggaran Tahun 2019 di wilayah Provinsi NTB. Berdasarkan data online monitoring SPAN, realisasi belanja kementerian/lembaga  yang berasal dari APBN Tahun 2018 pada satuan kerja lingkup wilayah Provinsi NTB, sampai Senin, 17 Desember 2018 mencapai 80,70 persen  atau sebesar Rp7,010 triliun dari pagu belanja sebesar Rp8,686 triliun.

Adapun realisasi dana transfer ke daerah yang berupa DBH, DAU, DAK, dan DID lingkup wilayah Provinsi NTB mencapai Rp13,582 triliun. Sementara untuk  Dana Desa, total penyaluran dari pemerintah pusat (RKUN) kepada masing-masing pemerintah daerah yang menerima (RKD)lingkup wilayah Provinsi NTB telah mencapai 99,96 persen, atau sebesar Rp980,409 miliar dari pagu sebesar Rp980,805 miliar.

‘’Untuk menjamin optimalisasi peran belanja APBN tahun ini, Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada para menteri/pimpinan lembaga untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran dengan memulai proses lelang sebelum dimulainya tahun anggaran untuk meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker, melalui koordinasi dengan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,’’ ujarnya.

Syarwan menambahkan, Menteri Keuangan juga meminta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja negara. Belanja untuk keperluan infrastruktur dan belanja modal lainnya agar dipastikan dapat dimulai lebih awal. Sehingga pencairan dana atas belanja negara tersebut akan berperan optimum untuk menggerakkan ekonomi.

‘’Agar target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,’’ katanya.

Untuk itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan siap memberikan dukungan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dilakukan para Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Provinsi NTB. Baik dari Satker Kementerian Negara/Lembaga maupun SKPD, melalui program Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), yang akan dilakukan baik secara coaching bagi jajaran pengelola keuangan pemerintah maupun koordinasi antarpimpinan.

Ke depan, para pimpinan satuan kerja juga diharapkan dapat menyediakan waktu untuk terus berkoordinasi menjalin kebersamaan. Dalam rangka memecahkan permasalahan dan kebuntuan-kebuntuan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran dalam forum-forum silaturahmi. (nas)