Januari 2019, Lima Kepala OPD Pemprov NTB Dirotasi

Kepala BKD NTB, H. Fathurrahman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Januari tahun depan, sekitar empat sampai lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB bakal kena rotasi. Pasalnya, ada jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau Kepala OPD yang akan lowong karena pejabatnya memasuki masa pensiun.

Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan per 31 Desember ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H. Wildan sudah pensiun. Artinya, per 1 Januari 2019, jabatan Kepala Disnakertrans NTB sudah lowong.

Iklan

Kemudian Asisten II dan Kepala BPKAD masih menunggu Keppres menjadi widyaiswara utama. Biasanya Keppres untuk kedua calon pejabat fungsional tersebut turun 3-4 bulan. Karena harus lewat pertimbangan teknis BKN. Setelah itu berproses di Sekretariat Negara (Setneg). Setelah itu baru keluar Keppres pengangkatan widyaiswara utama.

Setelah keluar Keppres, maka gubernur menindaklanjutinya dengan melantik kedua pejabat tersebut. Dengan pengangkatan kedua widyaiswara tersebut maka akan berpengaruh terhadap dua jabatan eselon II yang ditinggal.

‘’Dalam waktu tak terlalu lama kita akan melakukan seperti apa yang disampaikan Pak Sekda beberapa hari lalu. Ada rotasi atau pergeseran terhadap JPTP di lingkup provinsi. Insya Allah Januari,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 20 Desember 2018.

Dijelaskan, sebelum melakukan rotasi ada tahapan yang harus dilalui. Yakni meminta rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Usulan untuk memperoleh rekomendasi Kemendagri dan KASN sedang dalam proses pengusulan.

‘’Tidak terlalu banyak pengisian. Ada empat, lima OPD. Intinya ada pergeseran, tentu ini juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,’’ jelas Fathurrahman.

Kepala OPD mana saja yang berpotensi akan dirotasi, Fathurrahman tak menyebutkannya. Tetapi, ia mengatakan sekitar empat sampai lima Kepala OPD atau JPTP yang akan kena rotasi. ‘’Dari hasil rekam jejak sudah kita berikan ke pimpinan. Mungkin Jumat atau Senin penyampaian ke Kemendagri,’’ ujarnya.

Terkait dengan Kepala OPD yang telah menjabat lima tahun atau lebih, sesuai UU ASN memang akan dilakukan evaluasi. Evaluasi nantinya akan dilakukan oleh pihak eksternal. Namun untuk rotasi pejabat hasil evaluasi ini kemungkinan akan dilakukan tahap berikutnya.

‘’Tahap pertama empat, lima OPD akan bergeser. Ada di tingkat staf ahli, OPD, asisten.  Ini baru pengusulan ke Kemendagri,’’ tandasnya. (nas)