Janggal, Tender Proyek Pendopo Bupati Dompu Diulang

Dompu (Suara NTB) – Proyek pembangunan pendopo Bupati Dompu yang sudah ditetapkan pemenangnya beberapa waktu lalu, terpaksa dibatalkan setelah diketahui perusahaan tersebut digunakan pihak lain untuk ikut tender. Pembatalan juga dilakukan karena pemilik perusahaan tidak tertarik dengan pekerjaan senilai Rp 4 M lebih ini.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM kepada Suara NTB, Selasa, 25 Juli 2017 kemarin, mengaku proses tender proyek pembangunan Pendopo Bupati dengan nilai proyek sekitar Rp 4 M lebih dinyatakan gagal. Dari empat calon rekanan yang mengajukan penawaran, hanya satu perusahaan yang dinyatakan memenuhi kualifikasi dan langsung dinyatakan sebagai pemenang.

Iklan

Saat diklarifikasi dan hendak dibuatkan kontrak, pemilik perusahaan mengaku tidak mengetahui kalau perusahaannya mengikuti proses tender pekerjaan tersebut. “Dia juga tidak tertarik dengan pekerjaan ini. Makanya dia menolak dan menyatakan mengundurkan diri,” kata Nasrun Hanif yang didampingi Kepala Bagian Umum Setda Dompu selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) atas pembangunan Pendopo Bupati.

Kendati tergolong aneh, karena menolak proyek di tengah para kontraktor mencari pekerjaan, Nasrun Hanif mengaku, bersyukur karena diindikasikan perusahaan tersebut dipinjam pihak lain dari tangan ke tangan untuk mengikuti proses tender.

“Inilah yang kita hindari. Perusahaan dipinjam pihak lain untuk mengerjakan proyek. Ketika terjadi masalah, malah kita yang repot,” katanya. Namun Nasrun Hanif mengaku lupa dengan nama-nama perusahaan tersebut.
Untuk menghindari masalah di kemudian hari, kata Nasrun Hanif, pihaknya memutuskan untuk ditender ulang.

Dengan waktu yang tersedia, ia meyakini bisa diselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Apalagi proyek ini hanya bangunan 1 lantai, walaupun temboknya yang tinggi sekitar 8 meter. “Dengan waktu yang ada, bisa diselesaikan,” katanya.

Nasrun Hanif juga mengaku, pihaknya sangat menghindari kasus perusahaan dipinjam pihak lain mengerjakan proyek. Hal ini untuk menghindari terjadi seperti pada pembangunan gedung RSUD Dompu yang tidak mampu diselesaikan hingga akhir tahun anggan dan dicurigai dipinjam pihak lain untuk mengerjakan proyek.

Pembangunan gedung kantor Bupati lantai 3 dengan nilai kontrak sekitar Rp 38,450 M oleh PT Haka Utama, kata Nasrun Hanif, juga memperhatikan kemampuan perusahaan. Dari beberapa pemohon, hanya perusahaan ini yang menyatakan kesiapan menyelesaikan pekerjaan hingga 5 bulan kedepan. Ketika melewati tahun anggaran, kontrak tidak akan diperpanjang, karena bisa didenda hingga 1 persen per hari.

“Makanya, begitu kontrak ditandatangani paginya, siangnya langsung kerja untuk pembongkaran bangunan gedung lama sebelum dimulai pekerjaan pembangunan gedung kantor baru,” jelasnya. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional