Jangan Sampai Muncul Klaster Pilkada di NTB

Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah saat menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada serentak tahun 2020 bertempat di Tenda Putih Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Senin, 14 September 2020. (Suara NTB/humassetdantb)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Pilkada sekarang  berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19. Di Provinsi NTB sendiri, sebanyak tujuh kabupaten/kota akan melangsungkan Pilkada. Untuk itu, seluruh tahapan Pilkada harus berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Demikian penegasan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah saat menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada serentak tahun 2020 bertempat di Tenda Putih Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Senin, 14 September 2020.

Iklan

‘’Kita semua berharap kasus Covid-19 yang mulai melandai di Provinsi NTB ini terus menurun. Jangan sampai ada klaster Pilkada dan akhirnya kasus positif Covid-19 di NTB jadi melonjak,’’ Wagub mengingatkan.

Pilkada tahun ini, lanjut Wagub, tidak diperbolehkan mengumpulkan banyak orang. Karena itulah seluruh bakal pasangan calon juga harus bisa mengatur dan mengendalikan simpatisannya untuk patuh terhadap protokol kesehatan.

‘’Silakan berkampanye. Silakan sampaikan visi-misi kepada masyarakat. Tapi taati aturan yang ada, seperti Perda, PKPU hingga undang-undang,’’ ujar Wagub.

Pada masa pandemi ini, tambahnya, bakal pasangan calon kepala daerah bisa manfaatkan teknologi informasi atau melalui sosial media, atau rapat umum secara virtual untuk mempengaruhi pemilih.

‘’Misalnya, bakal pasangan calon bisa berkampanye melalui media sosial Facebook dan Instagram. Atau dia menyampaikan gagasan dan visi-misi melalui media online dan berkampanye akbar secara virtual,’’ ujar Rohmi memberi saran.

Saat ini, sambungnya, Perda Penanggulangan Penyakit Menular mulai ditegakkan. Tidak ada lagi negosiasi kepada orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Apalagi saat Pilkada nanti, semuanya harus berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada.

‘’Memilih pemimpin itu sebuah keharusan. Tapi, menjaga diri dan keluarga menjadi sebuah kewajiban,’’ demikian Rohmi.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen. Pol. Mohammad Iqbal mengatakan bahwa dalam waktu dekat seluruh bakal pasangan calon kepala daerah di NTB akan diundang oleh jajaran Forkopimda. Itu semua dilakukan demi berlangsungnya Pilkada dengan baik sekaligus aman dari potensi penyebaran virus.

‘’Pilkada di zaman pandemi ini tidak hanya bicara beruntung atau tidak beruntung, tapi yang terpenting, kita pikirkan kesehatan masyarakat,’’ ungkap jendral bintang dua tersebut.

Kapolda menambahkan, siapapun yang melanggar protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada akan langsung ditindak, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. ‘’Kami tidak akan segan-segan memberlakukan sanksi kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan,’’ tegas Kapolda.

Itu semua, lanjut Kapolda, akan dilakukan semata-mata untuk kesehatan masyarakat. Jangan sampai, karena merasa bahagia mendukung salah satu pasangan calon, tapi lupa dengan kesehatan diri dan kesehatan orang lain. ‘’Kalau ada orang yang tahu dirinya terpapar Covid-19, lalu sengaja datang ke acara Pilkada, kami langsung akan pidana,’’ tutup Kapolda.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan, penerapan sejumlah aturan itu sedang digodok bersama. Sebab, masih banyak celah bagi Bapaslon dan tim pemenangannya untuk berkelit. Demikian juga demi transparansi penerapan hukumnya.

“Kebijakan ini harus detail dan jelas sampai hal terkecil sehingga semua tidak mempunyai persepsi masing-masing. Ini agar Paslon tidak main-main dengan aturan,” tegasnya.

Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menerangkan, tahapan kampanye Paslon peserta Pilkada 2020 nantinya akan mengadaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19. Sejumlah aturan masih digodok. Pertimbangannya agar tidak merugikan baik bagi Paslon maupun masyarakat yang memiliki hak pilih.

“Ini kita dorong penggunaan teknologi berbasis media sosial. Setiap tahapan kita di KPU sudah live streaming. Ini bagian dari upaya kita mengurangi orang yang harus datang ke kantor KPU,” terangnya.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB M Khuwailid mengatakan, pembatasan massa dalam kampanye bukan barang baru. Dia mencontohkan kampanye terbatas yang ada aturan pembatasannya. Dalam konteks pandemi Covid-19 pun hal itu sudah bisa diterapkan.

Tetapi, dia menekankan pada kampanye terbatas dengan bentuk-bentuk lain. Seperti olahraga bersama, atau kunjungan silaturahmi Paslon ke sejumlah titik tujuan kampanyenya.

“Ini menjadi penting. Pengetatan surat permintaan kampanye. Siapa saja yang mengajukan harus berani jamin tidak ada pelanggaran protokol kesehatan,” tegasnya. (why)