Jangan Jadi Ajang Kampanye Terselubung, Reses Anggota DPRD Kota Mataram Telan Anggaran Rp1,7 Miliar

Lalu Aria Dharma BS. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Mataram mulai Rabu, 21 Oktober 2020 hari ini hingga enam hari ke depan, akan turun ke Dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Mereka dijadwalkan melaksanakan reses (penyerapan aspirasi masyarakat) hingga tanggal 26 Oktober 2020.

Reses dewan kali ini menelan anggaran sekitar Rp1,7 miliar. Anggaran ini, menurut Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., sama seperti reses sebelumnya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Sekretariat sudah membagikan panduan pelaksanaan reses. Karena ini merupakan masa kampanye dan anggota dewan merupakan perpanjangan tangan parpol, tidak sedikit masyarakat yang khawatir reses akan ditunggi kepentingan politik, seperti menjadi ajang mengkampanyekan salah satu pasangan calon.

Iklan

‘’Jadi, selain administrasi pelaksanaan reses, hari ini (kemarin, red) kami juga bagikan panduan reses kepada bapak/ ibu dewan yang terhormat. Diantaranya pelaksanaan reses sesuai protokol covid-19. Kemudian, larangan agar tidak menyalahgunakan pelaksanaan reses untuk mengkampanyekan salah satu paslon,’’ ujar Aria menjawab Suara NTB melalui perckapan WhatsApp, Selasa, 20 Oktober 2020.

Merujuk pada undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada, di pasal 69 huruf h, di sana menegaskan, kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah. Mengingat reses dibiayai APBD, maka jelas kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk berkampanye.

‘’Hanya yang berbeda terkait teknis pengumpulan massa. Yang ketika di awal-awal covid-19 maksimal 10 orang. Sekarang maksimal 50 orang, merujuk pada batasan jumlah pengumpulan massa di saat kampanye pilkada,’’ katanya. (fit)