Jangan Curang dalam Kondisi Kedaruratan

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram bersama Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP mengecek bantuan JPS akan didistribusikan ke masyarakat akhir pekan kemarin.Inspektorat mengingatkan kondisi kedaruratan jangan dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tanggap darurat non bencana alam saat ini memberi kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini jangan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan secara curang. Prinsip kehati-hatian harus diprioritaskan.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, pengadaan barang dan jasa di masa kedaruratan dipermudah dengan mekanisme tanpa tender. Meskipun aturan longgar, pelaksana harus berhati hati.
Memang pengadaan dipermudah, tapi pengawasan ketat, kata Alwan dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Iklan

Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam kondisi kedaruratan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat. Longgarnya pengadaan jangan dijadikan peluang untuk melakukan kecurangan. Seolah-olah pelaksanaan secara langsung menjadi celah dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok. Makanya Pemkot Mataram membuat tim dari awal, pungkas Alwan.

Inspektorat mempersilakan organisasi perangkat daerah (OPD) ditunjuk dalam pengadaan barang dan jasa Covid-19 melakukan konsultasi. Pihaknya membuka peluang konsultasi. Selain itu, OPD harus mempedomani edaran dari BPKP hasil review pengadaan barang dan jasa. Masyarakat yang merasa dan tidak terlayani atau hal kurang. Kami sudah siapkan posko pengaduan di Inspektorat, terangnya.

Sekitar Rp175,9 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dialokasikan untuk pencegahan penanganan Covid-19 serta bantuan jaring pengaman sosial selama enam bulan kedepan.

Tahap pertama anggaran penanganan Covid-19 sekitar Rp35 miliar. Anggaran ini untuk membiayai selama dua bulan. Dengan rincian, penanganan kesehatan Rp29,4 miliar dialokasikan kepada 11 OPD. Di antaranya, Dinas Kesehatan Rp1,9 miliar lebih untuk pengadaan bahan disinfektan, screening orang dari luar daerah, screening akses masuk ke Kota Mataram.

Kedua, RSUD senilai Rp7,7 miliar untuk insentif dokter dan perawat, belanja bahan pakai habis dan APBD, pengadaan obat-obatan, belanja jasa pelayanan medis (rapid test, cek darah lengkap, rontgen thorax, tes swab). Ketiga, BPBD mengelola anggaran Rp6,7 miliar. Keempat, Dinas Perhubungan Rp1,8 miliar. Kelima, Kecamatan memperoleh anggaran Rp9,7 miliar untuk pencegahan Covid-19 tingkat kelurahan dan lingkungan. Khusus jaring pengaman sosial dianggarkan Rp4,5 miliar.

  Didi Sumardi Tanggapi Dugaan "Fee" Proyek ke Oknum Dewan

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, pengadaan barang dan jasa sesuai kebijakan pemerintah pusat. Pengadaan tetap mengacu pada Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Namun, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa memberikan kelonggaran. Bukan berarti cepat, kemudian melanggar aturan, katanya.

Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp200 juta bisa melalui penunjukan langsung. Penunjukan langsung tidak terlalu berat. Artinya, penyedia menyiapkan data perusahaan lengkap dan memberikan harga kewajaran. Standar kewajaran harga bakal diaudit oleh BPKP.
Kalau ada temuan atau kelebihan harga di luar kesengajaan itu nanti uang akan dikembalikan, tandasnya.

Mahmuddin menambahkan, kelonggaran diberikan oleh pemerintah pusat harus dijaga ketat administrasinya. Bagaimana pun juga, aturan administrasi harus dijalankan. Dalam hal pengawasan pendistribusian bantuan langsung diawasi oleh aparat penegak hukum, BPKP dan Inspektorat.

Penyaluran bantuan tidak bisa berjalan mulus. Kendala terutama pada persoalan data penerima bantuan. Pendistribusian bantuan diprioritaskan pada warga terdampak Covid-19.

Pasti tidak bisa dihindari double data. Kita sudah antisipasi dengan koordinasi dengan lurah agar bantuan double ditahan di kelurahan. Kelurahan dapat memberikan bantuan ke warga lain yang belum mendapatkan bantuan dengan catatan harus ada berita acara,demikian jelasnya. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here