Jalankan Rekomendasi Komnas HAM, Bukti Kepemilikan Lahan Warga Diverifikasi

Tim verifikasi turun langsung ke lokasi lahan yang diklaim warga bagian dari proses verifikasi lahan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, Sabtu kemarin. (Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) – Bukti kepemilikan lahan yang digunakan oleh warga untuk mengklaim kepemilihan lahan di dalam kawasan The Mandalika oleh tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Sabtu, 17 Oktober 2020. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Nasional (Komnas) HAM, sebagai upaya penyelesaian klaim warga terhadap lahan area Sirkuit MotoGP Mandalika.

Dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Minggu, 18 Oktober 2020, Ketua Tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika AKBP Awan Haryono, S.I.K. menegaskan bahwa pihaknya bertugas melakukan pengumpulan data dan cek lokasi lahan yang di klaim warga, sesuai rekomendasi Komnas HAM. “Hari ini kita melakukan cek lokasi dan analisa bukti yang diserahkan warga. Ada sembilan lokasi yang dilakukan pengumpulan data dan cek lokasi lahan. Ini merupakan hasil rekomendasi Komnas HAM,” ungkapnya.

Iklan

Total lahan yang dilakukan verifikasi lanjutan sesuai rekomendasi Komnas HAM termasuk data yang lama sebanyak 15 titik. Tapi baru sembilan titik yang diperoleh datanya. Sisanya akan diverifikasi hingga selama tiga hari ke depan.

‘’Kita masih kumpulkan bukti dari warga untuk dianalisa dulu, baru kemudian dilakukan verifikasi. Sebenarnya total semua memang yang mengklaim ada 15, tapi sembilan ini yang baru. Sementara sisanya memang sudah dilakukan verifikasi sebelumnya,’’ sebut Awan.

Bukti yang diserahkan warga untuk dilakukan verifikasi hanya berupa sporadik dan Surat Kepemilikan Tanah (SKT). Tidak ada yang menyerahkan bukti sertifikat. Dalam prosesnya nanti,  pihaknya akan mengundang ahli ilmu hukum perdata dan ahli pertanahan.

Sementara itu terkait rencana pengosongan lahan, Kapolres Loteng AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., mengaku kalau pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur NTB dan pihak ITDC, selaku pengelola kawasan The Mandalika. “Kita hanya mengamankan. Kapan dilakukan pengosongan, tergantung permintaan dari ITDC,” katanya.

Terkait hal tersebut, Ahmad Muzakir yang merupakan kuasa hukum salah satu warga  setelah menyerahkan bukti kepemilikan milik kliennya mengatakan, pihkanya tetap menghormati proses dan prosedur. Sehingga pihaknya selalu membuka diri untuk bernegosiasi sesuai rekomendasi Komnas HAM.

‘’Kita ingin selesaikan pembayaran sesuai appraisal. Sebenarnya tidak ada alasan meminta warga menggugat, kita ingin ada solusi,’’ ujarnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si. mengimbau kepada semua pihak terkait, agar dalam penyelesaian semua masalah tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat, sehingga kondusifitas wilayah di Nusa Tenggara Barat khususnya di KEK Mandalika tetap terjaga.

‘’Kami mengimbau segenap pihak agar membuka diri untuk musyawarah dan mufakat. Mari kita jaga kondusifitas daerah kita tetap aman, sehingga apa yang kita hajatkan dengan adanya Sirkuit MotoGP itu, bisa kita dapatkan manfaatnya,’’ kata Artanto. (kir)