Jaksa ungkap Modus Dugaan Korupsi Benih Jagung yang Jerat Kadistanbun NTB

(dari kiri ke kanan) Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Aspidsus Kejati NTB Gunawan Wibisono, dan Kasi Penyidikan pada Bidang Pidsus Kejati NTB Agus Sunaryo, Selasa, 9 Februari 2021, memberikan keterangan pers penetapan tersangka kasus korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menetapkan empat tersangka dugaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017. Modus korupsi proyek senilai total Rp48,25 miliar ini terstruktur sejak awal. Mulai dari perencanaan, penunjukkan rekanan, sampai penyalurannya. Akibatnya negara berpotensi dirugikan Rp15,45 miliar.

Aspidsus kejati NTB Gunawan Wibisono menyebutkan, para tersangka itu antara lain Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Ir HHF; mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, IWW; Direktur PT SAM, AP; dan Direktur PT WBS, LIH.

Iklan

Korupsi proyek yang dikerjakan tahun 2017 ini diduga didalangi HHF. “HHF di tahap awal kegiatan pengadaan ini telah melakukan perbuatan memberi pengaruh kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam rangka penunjukkan langsung rekanan pelaksana yang seharusnya tidak dilakukan,” jelasnya, didampingi Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan.

PT SAM milik tersangka AP kemudian mendapatkan proyek pengadaan senilai Rp17,25 miliar untuk pengadaan 480 ton benih. Sementara PT WBS yang dikendalikan tersangka LIH memperoleh proyek Rp31 miliar untuk pengadaan 840 ton benih. Keduanya mengerjakan proyek itu dengan penunjukkan langsung.

Gunawan menambahkan, HHF pun mengatur PPK untuk melaksanakan proyek sesuai perintahnya. PPK akhirnya tidak cermat dalam mengurus proyek yang punya mekanisme pengadaan dan pelaksanaan.

“Atas restu dan pengkondisian HHF tadi, PPK melaksanakan kegiatan tanpa memperhatikan mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Bentuknya, tersangka IWW tidak mempedulikan spesifikasi benih jagung sebab sudah dilindungi HHF. Walaupun ternyata realisasi penyaluran di lapangan bermasalah. Benih sudah rusak sebelum ditanam. “Diperoleh fakta bahwa jagung tersebut sebagian besar tidak bersertifikat,” ungkap Gunawan.

Kemudian tersangka AP dan LIH, keduanya dengan pengkondisian HHF tersebut mendapat keuntungan pelaksanaan proyek itu sebab penunjukkan langsung. “Keduanya sama sekali tidak mempedomani ketentuan yang ada. Bahwa benih jagung diterima begitu saja dan diserahkan ke petani. Faktanya, benih tidak bisa ditanam dan rusak,” sebutnya.

Masing-masing tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kerugian Sementara Rp15,45 Miliar

Audit kerugian negara terhadap kasus ini sedang berjalan. Meskipun sudah ada audit rutin BPK RI yang diserahkan ke Itjen Kementan RI dengan temuan kerugian negarannya.

“Kerugian negara sementara masih kami koordinasi dengan auditor. Kami mencoba hitung dengan formulasi kami untuk sementara di kasus PT WBS kerugiannya Rp7 miilar, di PT SAM Rp8,452 miliar. Itu versi kami. Tapi detailnya, lebih elok nanti pakai hitungan akhir dari auditor,” papar Gunawan.

Tetapi pada intinya, sambung dia, Kejati NTB sudah mengantongi lebih dari dua alat bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka. Termasuk alat bukti adanya kerugian negara yang nyata dari dugaan korupsi pengadaan proyek tersebut.

Selanjutnya tim jaksa penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan tersangka. Empat tersangka ini sebelumnya sudah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. “Nanti akan diperiksa lagi sebagai tersangka. Kita masih mempertimbangkan untuk ditahan atau tidak setelah pemeriksaan,” tandas Gunawan. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional