Jaksa Tidak Ingin Terpaku Target Pengungkapan Kasus Korupsi

M. Isa Ansyori. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, masih dalam proses penyusunan rencana kerja untuk tahun 2021. Termasuk penentuan target pengungkapan kasus dugaan korupsi, baik pada pengelolaan DD/ADD atau sektor lain.

Mengingat sistem kerjanya berbasis anggaran, kemungkinan besar hanya satu perkara yang mampu diproses, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Kendati begitu, mereka komitmen untuk tidak terpaku pada target yang ada. “Kalau target di DIPA satu, tapi kita tidak mau terpaku dengan target itu. Artinya tetap maksimal, kalau bisa lebih kenapa tidak,” demikian terang Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Anyori, SH., ketika dikonfirmasi Suara NTB.

Pengungkapan satu kasus dugaan korupsi tersebut, merupakan target minimal. Kalaupun temuan lapangan nantinya lebih, alternatif penuntasannya bisa dengan cara merevisi anggaran untuk tidak menjadi tunggakan. Prinsipnya, kejaksaan akan bekerja maksimal dalam pemberatasan kasus dugaan penyimpangan keuangan negara di daerah.

Selama tiga tahun terakhir, diakui M. Isa Ansyori, pihaknya banyak mengungkap kasus korupsi pengelolaan DD/ADD yang merugikan negara ratusan juta. Sementara untuk sektor lain masih cukup minim. “Untuk kasus besar target itu ada. Kalau tidak ada ndak mungkin juga kita memaksa, apalagi membuat-buat. Orientasi kami sekarang pada pencegahan, tapi kalau sudah tidak bisa dicegah mesti ditindak,” tegasnya.

Disinggung data pengungkapan kasus selama tahun 2020, ia menyebutkan ada dua kasus. Antara lain, kasus korupsi DD/ADD Desa Rababaka yang berujung vonis 1,6 tahun pada terdakwa Tri Sutrisno.

Sementara untuk laporan masyarakat terkait penyimpangan DD/ADD di Desa Jala, penyidik telah mengambil sikap penghentian penyelidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Seperti misalnya dugaan bahwa pemerintah desa membeli tanah kuburan yang memang sudah menjadi asset desa. “Itu tidak terbukti, setelah kami konfirmasi BPN itu tanah perseorangan yang dibeli oleh pemerintah desa untuk tanah kuburan,” pungkasnya. (jun)