Jaksa Temukan Aliran Dana Diduga Hasil TPPU BUMD

0
Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Tim penyidik Kejati NTB berhasil melacak aliran dana dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) salah satu BUMD Pemprov NTB. Miliaran rupiah  dugaan hasil pencucian uang itu mengalir ke oknum pejabat BUMD dan diterima juga pihak swasta. Dalam waktu dekat, kasus ini naik ke penyidikan.

Modus kasus ini berdasarkan hasil penyelidikan hingga Senin, 8 Oktober 2018 kemarin, dana Rp6,2 miliar awalnya dicairkan secara tidak sah atas persetujuan oknum pejabat BUMD tersebut. Uang kemudian diterima bertahap pihak swasta atau rekanan mitra perusahaan milik daerah tersebut. Lantas uang tidak digunakan sesuai kontrak,  tapi diduga ditransfer lagi ke oknum pejabat BUMD tersebut.

IKLAN

‘’Penggunaan uang itu kemana, sudah terlacak.  Sudah  terlacak jumlah dan transaksinya,’’  kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH  kepada Suara NTB Senin kemarin, namun masih enggan menyebut perusahaan daerah dan identitas pejabat dimaksud.

Jika merujuk pada aturan, seharusnya dana tersebut menurut Dedi Irawan diperuntukkan sesuai pengajuan. Namun tindak pidana awal sudah terjadi. Uang diduga tidak digunakan sesuai peruntukan, justru mengalir ke oknum  pejabat BUMD dan terindikasi digunakan sendiri oleh pihak swasta tersebut.

‘’Uang yang sudah ditransfer ke oknum pejabat BUMD sebagian dipakai untuk membeli aset. Begitu juga pihak swasta, membagi uang ke pihak lain dan membeli aset untuk kepentingannya sendiri,’’  beber Dedi.

Namun Dedi Irawan belum mendapat gambaran pasti wujud aset yang dibeli dari hasil dugaan pencucian uang itu.  Namun gambaran didapat, salah satu aset itu dibeli di Surabaya.

Ditambahkan, memungkinkan akan dilakukan penyitaan aset  jika uang hasil dugaan TPPU  sudah dibelanjakan. Jika masih dalam bentuk uang, maka akan diminta mengembalikan karena sudah tercatat sebagai kerugian negara.

‘’Tapi untuk tindakan penyitaan akan dilakukan di tingkat penyidikan. Tapi yang penting petunjuk awal sudah kuat,’’ tandasnya.

Kasus dugaan TPPU ini masih ditangani Pidsus. Jumat pekan lalu, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta yang menjadi pintu masuk kasus ini. Pengakuan saksi, membenarkan aliran dana yang ditransfer  secara bertahap. Pertama Rp 3 miliar, ke dua Rp 1  miliar, ke tiga Rp 1,5 miliar,  tahap ke empat Rp 200 juta dan  dan kelima Rp 500 juta.  Sehingga total akumulasi pencairan Rp 6,2 miliar.

Guna menguatkan indikasi transaksi berbau pidana korupsi ini, pihaknya juga sudah melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) RI untuk proses pelacakan. ‘’Temuan PPATK menguatkan hasil penyelidikan,’’ jelasnya.

Bagaimana peluang kasus ini naik ke penyidikan? Sebagaimana penjelasan Aspidsus,  ada keyakinan berdasarkan bukti dan keterangan saksi, kasus ini segera ditingkatkan statusnya ke tahap penetapan tersangka. ‘’Tapi proses penyelidikan dituntaskan dulu. Jika bukti sudah kuat, naik dik (penyidikan),’’ pungkasnya. (ars)