Jaksa Tahan Empat Terpidana Kasus Sekaroh

Proses eksekusi penahanan empat terpidana kasus lahan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur, Jumat lalu. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB)  – Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Lotim), akhirnya mengeksekusi badan empat terpidana kasus lahan hutan lindung Sekaroh, Lotim, Jumat, 26 April 2019 lalu. Mereka ditahan setelah kalah dalam kasasi dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan mereka bersalah sebagaimana dakwaan jaksa.

Empat terpidana itu adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), masing masing H. Jamaludin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim dan Fathul Irfan.  Mereka adalah empat dari enam terpidana yang sudah bisa dieksekusi. Dua terpidana lainnya menyusul dilakukan tindakan sama.

Iklan

‘’Mereka dinyatakan bersalah sesuai putusan MA karena diduga terkait dengan korupsi pensertifikatan tanah kawasan hutan lindung RTK 15 Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, Sabtu (27/4).

Mereka masing masing dipidana penjara selama dua tahun dikurangi masa penahanan. Dasar putusan Kasasi MA nomor 2352K/Pid.Sus/2018 tgl 20 Desember 2018. ‘’Dengan putusan itu jadi dasar untuk eksekusi ke empat terpidana,’’ sebutnya.

Dijelaskan Dedi Irawan, para terpidana pada sekitar tahun 2000, 2001 dan 2002 secara bersama sama dalam jabatan sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, menerbitkan sertifikatan tanah dalam kawasan hutan lindung Sekaroh RTK 15 Kabupaten Lombok Timur.

Akibat tindakannya, terbit sebanyak 31 sertifikat hak milik dengan luasan keseluruhan 413.902 m2.

Sementara dua terpidana lainnya adalah Ramli dan Lalu Maskan Mawali, juga pejabat BPB Lombok Timur menurut Dedi Irawan akan menyusul dieksekusi.  Tuntutan JPU untuk masing masing 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan.

Awalnya, putusan tingkat banding, semua terdakwa tersebut dibebaskan. Namun JPU menyatakan tidak puas sehingga mengajukan kasasi ke MA dan diputuskan para terdakwa bersalah.

Pasal yang dinyatakan terbukti,  Pasal 3 Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo  Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo  pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. (ars)