Jaksa Siapkan Kasasi Vonis Bebas Dua Terdakwa Kasus Kredit Perumahan Dompu

0
Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menyiapkan upaya hukum luar biasa terhadap perkara korupsi kredit modal kerja Bank NTB Cabang Dompu kepada PT Pesona Dompu Mandiri. Dua terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Jaksa penuntut umum mempertimbangkan langkah kasasi.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan Selasa, 25 Agustus 2020 mengatakan, putusan perkara dengan terdakwa Syarifudin Ramdan dan Surahman itu sudah dilaporkan ke Kajati.

IKLAN

“Nanti kalau pimpinan putuskan kasasi, kita langsung nyatakan (kasasi) ke pengadilan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, pihaknya menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Namun, jaksa penuntut umum akan menggunakan upaya hukum sesuai dengan amanat konstitusi, apabila vonis belum mencapai rasa keadilan.

Pengajuan kasasi atas vonis bebas murni di pengadilan tingkat pertama diatur dalam pasal 244 KUHAP juncto putusan MK No114/PUU-X/2012. “Apabila nanti sudah nyatakan kasasi, kita akan segera susun memori kasasi,” jelas Dedi.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Direktur PT Pesona Dompu Mandiri (PDM) Surahman dan mantan Direktur PT Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan divonis bebas dari segala dakwaan korupsi Rp6,2 miliar kredit modal kerja.

Majelis hakim Sri Sulastri bersama hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi menyatakan dua terdakwa itu tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan. Kemudian memulihkan hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Dakwaan pasal 2 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP gagal dibuktikan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa mengajukan tuntutan terhadap dua terdakwa dengan pidana penjara lima tahun, dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas antara lain, proses pengajuan dan penyaluran kredit sudah sesuai dengan ketentuan. Akta perjanjian kredit yang ditandatangani Ramdan dan Surahman pada tahun 2017 sah menurut hukum.

Pengajuan kredit untuk membangun 150 unit rumah subsidi Dorompana Permai di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu disetujui Rp10 miliar. Namun, pencairannya baru sampai Rp6,2 miliar selama lima bulan berjalan.

Syarat pencairan kredit sudah terpenuhi berupa prestasi kemajuan pekerjaan fisik. Ditambah, adanya 426 calon pembeli dengan 117 diantaranya lolos BI Checking. 20 calon pembeli sudah menyetorkan uang muka.

Tetapi, pada 17 Mei 2019, saksi BPN menghentikan proses pengalihan hak tanggungan sertifikat atas permintaan jaksa. Padahal sudah diterbitkan cover note dalam rangka balik nama sertifikat. PT PDM hanya bisa menarik dana kredit sebesar Rp6,2 miliar.

Ahli BPKP menyatakan kerugian negara Rp6,2 miliar. Namun, PT PDM melunasi kewajiban bunga dan pokk kredit sebesar Rp6,8 miliar sebelum jatuh tempo pada 6 November 2019. Fakta persidangan mengungkap Bank NTB tidak merugi. Malah untung Rp800 juta. (why)