Jaksa Resmi Banding di Kasus DD/ADD Rababaka

M. Isa Ansyori. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu, resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Mataram. Terkait vonis 1,6 tahun yang diputuskan Majelis Hakim PN Tipikor Mataram, atas terdakwa kasus korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, Tri Sutrisno. Langkah tersebut diambil guna terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bahwa pihaknya telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi. “Ia kita sudah mengajukan banding terkait putusan PN Tipikor Mataram,” terangnya.

Iklan

Upaya banding terhadap vonis 1,6 tahun untuk terdakwa kasus korupsi Tri Sutrisno, menurut dia, tepat diambil. Karena selain menilai keputusan mejelis jauh dari tuntutan JPU 5,5 tahun, juga diangggap belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Apalagi dengan melihat nominal kerugian keuangan negara berdasarkan LHP Inspektorat sebesar Rp222 juta.

Langkah serupa kemungkinan ditempuh terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang ada. Karenanya, atas perbedaan persepsi ini maka tinggal menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan dari Pengadilan Tinggi Mataram. “Semua pertimbangan ujungnya kesana, yakni terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat,” jelasnya.

Dalam memori banding yang diajukan, lanjut dia, JPU tetap pada sikap awal, yakni mengharapkan agar terdakwa kasus korupsi ini dihukum penjara selama 5,5 tahun. Namun demikian, kesimpulan akhirnya tetap berada di tangan majelis hakim setelah melalui proses pemeriksaan atas sejumlah bukti yang ditemukan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno divonis 1,6 tahun penjara. Terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi pengelolaan DD/ADD tahun 2018. Hal itu berdasarkan putusan Majelis Hakim PN Tipikor Mataram, Selasa 5 Januari 2021.

Keputusan final pada tingkat PN Tipikor tersebut, dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, apalagi dengan putusan kerugian hampir mendekati tuntutan jaksa. Untuk itu, kejaksaan berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. (jun)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional