Jaksa Pertimbangkan Tangguhkan Eksekusi Nuril

Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana menunjukkan berkas petikan putusan kasasi Mahkamah Agung RI perihal kasus ITE Baiq Nuril Maknun, Jumat, 16 November 2018. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum bersiap mengeksekusi vonis Mahkamah Agung pada kasus ITE dengan terpidana Baiq Nuril Maknun. Meski demikian penangguhan masih bisa dimungkinkan. Sementara Nuril melalui penasihat hukumnya menolak dieksekusi tanpa adanya salinan putusan.

Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana menjelaskan pihaknya menyampaikan surat panggilan kepada terpidana Nuril Selasa lalu. Nuril tidak datang. Jaksa penuntut umum bakal memanggil lagi yang bersangkutan Rabu pekan depan.

Iklan

“Rencanakan panggil ulang. Mudahan datang, kalau mau, langsung dieksekusi,” ucapnya,Jumat, 16 November 2018 saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan eksekusi merupakan tanggung jawab hukum jaksa penuntut umum terhadap vonis inkrah pengadilan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan dan kewajiban jaksa.

Kajari menambahkan, pelaksanaan eksekusi adalah cara menghormati putusan pengadilan. Dalam rangka menunjukkan sikap adil baik terhadap korban maupun pelaku.

Mengutip pasal 268 KUHAP, Sumedana menerangkan bahwa meski ada upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK), tidak serta merta menghalangi eksekusi. Namun jaksa juga bisa punya pertimbangan lain.

“Kalau ada petunjuk pimpinan untuk tunda, saya akan pertimbangkan. Silakan dari penasihat hukum mengajukan penundaan (eksekusi),” ucapnya.

Terpisah, ketua tim penasihat hukum Nuril, Joko Jumadi menolak proses eksekusi Nuril. Dia berargumen, pelaksanaan eksekusi tidak bisa disandarkan hanya pada petikan putusan.

“Saya gunakan pasal 270 KUHAP, eksekusi dilakukan dengan salinan putusan, bukan dengan petikan putusan,” kata Joko menjawab telepon.

Meski juga ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan.

“Tentu kami berharap ada penundaan eksekusi. Tapi memang belum waktunya dieksekusi. Kami menolak. Dasarnya, belum ada salinan putusan,” jelas Direktur Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unram ini.

Belum diterimanya salinan putusan, sambung Joko, juga membuat pihaknya belum dapat menyusun berkas PK ke MA.

“Kalau dipanggil, kami akan kooperatif. Tetapi kami akan menolak apabila jaksa bersikeras melaksanakan eksekusi. Seberapa berbahayanya sih Nuril ini,” tegasnya.

MA melalui Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, pada 26 September 2018, menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril Maknun selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

MA menganulir putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Nuril dari segala dakwaan pada sidang 26 Juli 2017 lalu. Majelis hakim yang dipimpin Albertus Usada, menyatakan rekaman pembicaraan Baiq Nuril Maknun dengan H Muslim, yang diduga mengandung unsur asusila dinilai tidak memenuhi unsur pidana.

Nuril merekam pembicaraan telepon dirinya dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim, sekira Desember 2012. Dalam satu waktu di bulan Desember 2014, rekan kerjanya Imam Mudawin menggandakan rekaman itu dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Nuril yang bekerja sebagai staf tata usaha di sekolah itu dilecehkan secara verbal dalam percakapan telepon tersebut, yang inti isinya mengenai cara dalam berhubungan intim dengan wanita lain. (why)