Jaksa Periksa Kontraktor Rehabilitasi Asrama Haji

Dedi Irawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kontraktor pelaksana proyek rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok diperiksa awal pekan kemarin. Rekanan pelaksana PT. KJ diklarifikasi terkait penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp1,1 miliar.

Rekanan pelaksana PT. KJ diperiksa penyidik awal pekan kemarin di ruangan Pidsus Kejati NTB. Rekanan ini diketahui berasal dari Malang, Jawa Timur didengar keterangannya terkait pengerjaan rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan nilai total Rp 1.170.816.830. Penyidik melakukan klarifikasi temuan BPK RI soal penggunaan dana yang diduga bermasalah dialokasikan dari dana kemaslahatan diberikan BPKH.

Iklan

Dalam pemberitaan sebelumnya,  berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, masalah pada pembayaran itu disebabkan kelebihan volume pekerjaan rehabilitasi. Seperti rehabilitasi gedung, untuk hotel dengan temuan sebesar Rp373.115.542, temuan gedung Mina sebesar Rp235.957.012, temuan gedung Sofha 242.920.236, temuan pada Gedung Arofah sebesar Rp 290.602.840. Terakhir, temuan pada gedung PIH  sebesar Rp  28.602.840.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan soal pemeriksaan saksi tersebut. Ia mendapat informasi dari tim penyidik bahwa saksi yang diperiksa dari kalangan rekanan. ‘’Sebelumnya yang diklarifikasi panitia lelang. Selanjutnya yang kemarin itu rekanannya,’’ kata Dedi Minggu, 9 Februari 2020.

Pemeriksaan berlangsung Senin sampai Kamis pekan kemarin. Pemeriksaan bertahap itu dilakukan terhadap pemilik perusahaan dan rekanan yang meminjam bendera PT. KJ.

Secara umum dijelaskannya, klarifikasi tersebut masih berkaitan dengan hasil temuan BPK pusat dan tindaklanjut yang direkomendasikan kepada BPKH. Namun Dedi tak merinci temuan dimaksud dengan alasan masih tahap penyelidikan.

Disampaikan juga, klarifikasi ini untuk mendapat gambaran indikasi tindak pidana pada proses  pengelolaan dana operasional Asrama Haji Embarkasi Lombok yang dilaporkan masyarakat beberapa waktu lalu.  Sejauh ini ia belum mendapat informasi kemungkinan status kasus akan ditingkatkan ke penyidikan, karena masih perlu proses pemeriksaan saksi lanjutan hingga gelar perkara.

‘’Biasanya akan ada gelar perkara untuk menentukan status naik ke penyidikan atau tidak memenuhi syarat dilanjutkan,’’ ujarnya.

Pemeriksaan saksi sebelumnya, dua orang dari panitia pengadaan rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok. Mereka adalah bendahara pengeluaran dan panitia pengadaan. (ars)