Jaksa Panggil Saksi Kasus TPPU untuk Tetapkan Tersangka

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB mengagendakan memanggil saksi-saksi setelah kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian  Uang (TPPU) di sebuah BUMD NTB ditingkatkan ke penyidikan.  Pemeriksaan saksi untuk fokus penetapan tersangka.

‘’Agenda selanjutnya adalah pemanggilan saksi-saksi untuk mengerucutkan kepada (penetapan)  tersangka,’’ jelas Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH

Iklan

Saksi yang dipanggil diantaranya kreditur BUMD yang mencairkan bertahap anggaran Rp6,2 miliar. Sebelumnya saksi tersebut pernah dipanggil saat kasus ini masih tahap penyelidikan. Pada tahap penyidikan, saksi dipanggil lagi untuk didengar keterangannya soal lima kali pencairan bertahap Rp 3 miliar, Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar, Rp 500 juta dan Rp 200 juta.

‘’Untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan di tahap penyidikan dan penentuan tersangka, saksi ini akan dipanggil lagi. Soal jadwal, itu nanti penyidik yang tentukan,’’ kata Dedi Irawan.

Selain kreditor, pihak debitor BUMD tersebut juga akan dipanggil sebagai saksi. Pemeriksaan diperkirakan akan maraton.  ‘’Karena ada beberapa orang dari dua pihak itu yang akan dipanggil lagi di tingkat penyidikan,’’ jelasnya.

Kapan penetapan tersangka?  Menurutnya, keputusan menyangkut hal itu akan ditentukan melalui gelar perkara.

Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTB ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Hanya saja, sejauh ini belum  ditetapkan tersangka karena masih proses pendalaman penyidikan.

Peningkatan status kasus TPPU BUMD menjadi penyidikan diawali gelar perkara Kamis (11/10) lalu.  Pertimbangan peningkatan status setelah cukup bukti ditahap penyelidikan, setelah dalam kasus tersebut serangkaian pemeriksaan dilakukan.

Posisi kasus ini masih penyidikan umum, sehingga belum bisa ditetapkan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam lanjutan pemeriksaan nanti,  akan diperkuat lagi bukti dan keterangan saksi, dilanjutkan dengan gelar perkara untuk  menetapkan siapa tersangkanya.

Kejaksaan memberi gambaran, calon tersangka memungkinkan dari berbagai kalangan. Mengingat kasus itu juga terdapat tindak pidana awal, terkait kasus korupsi pemberian kredit senilai Rp10 miliar. Terbuka peluang, tersangka dalam kasus  pemberian kredit bermasalah itu juga jadi  tersangka dalam kasus yang sama.

Selanjutnya yang dilakukan adalah fokus mengejar aliran dana TPPU tersebut. Sejauh ini Kejati belum membuka apa saja aset dan  alur aliran dana hasil dugaan pencucian uang salah satu BUMD NTB tersebut. Alasannya masih dalam pengembangan di tingkat penyidikan. Aset yang ditemukan berupa tanah dan bangunan adalah agunan untuk jaminan kredit dalam tindak pidana awal. Rencananya  akan dilakukan penyitaan barang bukti.

Sementara untuk tindak pidana pencucian uang,  konteksnya  fokus pada pencairan bertahap Rp6,2 miliar. Uang itu tidak sesuai peruntukan dan diduga digunakan untuk kepentingan lain. (ars)