Jaksa Layangkan Panggilan Ketiga Saksi Kasus TPPU

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pengusaha yang terlibat dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mangkir panggilan jaksa Selasa, 22 Oktober 2018.  Ini panggilan kedua yang tidak dihadiri saksi. Jaksa pun menyiapkan panggilan ketiga sekaligus ultimatum untuk upaya jemput paksa.

‘’Minggu depan (pekan ini, red) dilayangkan panggilan ketiga untuk saksi pengusaha. Kalau tidak juga hadir, maka sesuai KUHAP, akan dilakukan pemanggilan paksa,’’ tegas juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH akhir pekan kemarin.

Iklan

Panggilan kedua kepada Direktur PT. PDM sebelumnya dilayangkan Selasa, 23 Oktober 2018 lalu, namun tidak hadir tanpa keterangan. Padahal menurut Dedi Irawan, kesaksian saksi dianggap sangat penting karena berkaitan dengan transaksi Rp6,3 miliar dari salah satu BUMD milik Pemprov NTB.

Uang  tersebut kemudian mengalir ke sejumlah oknum pejabat  BUMD dan pembelian aset berharga yang disinyalir sebagai upaya TPPU.   Pada panggilan ketiga nanti, akan diamati lagi sikap kooperatif direktur perusahaan swasta dan bawahannya tersebut. Jika tidak hadir, maka akan dilakukan tindakan.

‘’Jika tidak hadir bisa dilakukan pemanggilan paksa,’’ ulas Dedi Irawan. Ketidakhadiran ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalang halangi penyidikan. Sehingga menurut Dedi Irawan, saksi tersebut dapat dipidana.

Sementara saksi-saksi lain sudah dipanggil dan secara kooperatif memenuhi panggilan penyidik Pidsus. Sedikitnya ada tiga direksi BUMD tersebut sudah hadir dan dimintai keterangan sebagai saksi. Hanya tinggal pemeriksaan untuk pihak swasta.

Setelah semua saksi rampung, kasus ini akan dilakukan gelar perkara pekan depan untuk menentukan siapa paling bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan setelah gelar perkara Kamis, 11 Oktober 2018 lalu. Pertimbangannya, setelah cukup bukti di tahap penyelidikan dan serangkaian pemeriksaan saksi.

Posisi kasus ini masih penyidikan umum, sehingga belum bisa ditetapkan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam lanjutan pemeriksaan saat ini akan diperkuat lagi bukti dan keterangan saksi, dilanjutkan dengan gelar perkara untuk  menetapkan siapa tersangkanya.

Pihak Kejati memberi gambaran, calon tersangka memungkinkan dari berbagai kalangan. Mengingat kasus itu juga terdapat tindak pidana awal, terkait kasus korupsi pemberian kredit senilai Rp10 miliar. Terbuka peluang, tersangka dalam kasus  pemberian kredit bermasalah itu juga jadi  tersangka dalam kasus yang sama.

Selanjutnya yang dilakukan adalah fokus mengejar aliran dana TPPU tersebut. Sejauh ini Kejati belum membuka apa saja aset dan  alur aliran dana hasil dugaan pencucian uang salah satu BUMD NTB tersebut.

Alasannya, masih dalam pengembangan di tingkat penyidikan. Aset yang ditemukan berupa tanah dan bangunan adalah agunan untuk jaminan kredit dalam tindak pidana awal. Rencananya  akan dilakukan penyitaan barang bukti.

Sementara untuk tindak pidana pencucian uang,  konteksnya  fokus pada pencairan bertahap Rp6,2 miliar. Uang itu tidak sesuai peruntukan dan diduga digunakan untuk kepentingan lain. (ars)