Jaksa Gugat Batal Perkawinan Sejenis

Kiri ke kanan - JPN Datun Kejati NTB Iksan Asri, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, Kepala  Kejari Mataram Yusuf, dan Kasi Datun Kejari Mataram I Putu Agus Ary Artha Selasa, 16 Juni 2020 memberi keterangan gugatan pembatalan perkawinan sejenis MH dengan Sup alias Mit.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Mataram menggugat perkawinan sejenis Muhlisin (31) dengan Sup alias Mit (31). Perkawinan yang sudah tercatat di KUA Kediri itu digugat batal. Dasarnya, pengantin baru itu melanggar UU Perkawinan. Pasal 1 UU No 1/1974 tentang Perkawinan mengenai dasar perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

“Sementara mereka ini kan antara seorang pria dengan seorang pria,” ungkap Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, Selasa, 16 Juni 2020. Turut mendampingi Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, JPN Datun Kejati NTB Iksan Asri, Kepala  Kejari Mataram Yusuf, dan Kasi Datun Kejari Mataram I Putu Agus Ary Artha.

Iklan

Bidang Datun Kejati NTB telah menugaskan JPN Kejari Mataram untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut. Gugatan pun sudah dilayangkan ke Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat. Terdaftar dengan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM pada Senin, 15 Juni 2020. JPN, kata Kajati, sudah memiliki bukti-bukti untuk memenangkan gugatan. Diantaranya, KTP, KK, dan ijazah asli kepunyaan Mit alias Sup.

JPN pun menelusuri dokumen kependudukan Mit ke pihak Kelurahan Pejarakan, Ampenan, Mataram. “Data itu semuanya diubah sehingga kami yakin bahwa Mit ini adalah benar Sup,” ucapnya. Jaksa juga punya saksi fakta selain bukti dokumen. Yakni keterangan dari ayah Mit yang membenarkan bahwa Mit itu sebenarnya adalah Sup. Mit bukanlah yatim piatu seperti yang diakuinya sehingga KUA mengganti walinya dengan wali hakim saat akad nikah awal Juni lalu. Mit merupakan anak yatim yang ditinggal ibunya ketika masih balita.

“Nanti Bapaknya Mit sendiri yang akan bersaksi bahwa Mit ini anaknya sendiri yang bernama Sup. Maka dengan itu kami yakin tidak terpenuhi syarat perkawinannya seperti disebutkan dalam undang-undang Perkawinan,” terang Nanang. Pengajuan pembatalan pernikahan sejenis yang diselenggarakan di Desa Gelogor, Kediri, Lombok Barat itu sesuai dengan pasal 26 UU Perkawinan. Pembatalan bisa diajukan pihak suami atau istri atau pejabat negara yang berwenang. Dalam hal ini JPN. “Menurut pendapat jaksa, perkawinan itu tidak sah sehingga patut dibatalkan. Sudah kita daftarkan (gugatan) tinggal tunggu panggilan sidang,” tandasnya. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional