Jaksa Gandeng PPATK Usut Aliran Dana Kasus Benih Jagung 2017

Gunawan Wibisono (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dugaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Gunawan Wibisono, S.H menerangkan, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperjelas aliran dana.

‘’Itu yang menjadi dasar kami (menggandeng PPATK),’’ ujar Gunawan, Selasa, 17 November 2020 di Mataram. Menurutnya, seluruh penanganan tindak pidana korupsi memang memerlukan penyertaan penelusuran keuangan.

Iklan

Dengan demikian diharapkan dapat membantu memastikan dan memperjelas aliran keuangan yang tidak wajar.  ‘’Jadi ya, follow the money, follow the asset,’’ jelasnya.

Menurut Gunawan, melalui pengusutan aliran uang tersebut  akan mempermudah pihak Kejaksaan melihat peran oknum-oknum yang terlibat. ‘’Ya, jadi kita lihat nanti seperti apa hasil penelusurannya,’’ ujarnya.

Kendati demikian, ditegaskan bahwa penyidikan aset saat ini masih fokus pada penyelesaian pidana pokok, yaitu korupsi. Mengingat syarat menaikkan status TPPU ke penyidikan adalah memperjelas pidana pokoknya. ‘’Pidana pokoknya dulu, itu selesai baru bisa ditindaklanjuti ke sana (TPPU, red),’’ ujarnya.

Sebagai informasi, pengadaan benih yang saat ini bermasalah adalah pengadaan dalam program budidaya jagung skala nasional di tahun 2017 dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI. Di mana NTB mendapat kuota tanam seluas 400.805 hektare dengan target panen 380.765 hektare.

Pengadaannya tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan anggaran mencapai Rp29 miliar dari jumlah pengadaan skala nasional yang nilainya Rp170 miliar. Penyalurannya dilaksanakan dalam dua tahap. Antara lain  Rp17 miliar untuk tahap perta dilaksanakan oleh pemenang proyek dari PT SAM dan tahap kedua senilai Rp12 miliar oleh PT WA.

Dalam prosesnya, muncul temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P) NTB terkait 190 ton benih jagung rusak hingga dikembalikan petani dalam pengadaan program tersebut. Munculnya temuan itu menjadi dasar Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejagung RI melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan yang penanganan kasusnya dilimpahkan ke Kejati NTB. (bay)