Jaksa Banding Vonis Terdakwa Korupsi Penyertaan Modal Perusda Loteng

Mataram (Suara NTB) – Peradilan perkara korupsi penyertaan modal Perusda PT Lombok Tengah Bersatu berlanjut ke Pengadilan Tinggi NTB. Jaksa Kejari Lombok Tengah yang belum puas,  mengajukan banding atas vonis hakim pengadilan tingkat pertama.

Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi mengungkapkan, jaksa penuntut umum sudah menyatakan bandingnya.

Iklan

“Jaksa sudah resmi menyatakan banding,” ujarnya, dikonfirmasi Rabu (27/6). Banding tersebut diajukan Senin, 25 Juni 2018 lalu, kurang dari sepekan setelah vonis terhadap para terdakwa, Lalu Martadinata, Zahrun Arbaidi, dan Abdul Karim dibacakan dalam persidangan.

Hakim adhoc tindak pidana korupsi ini menambahkan, pengajuan banding dari pihak jaksa itu kemudian diteruskan ke pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya.

“Untuk berkas memori bandingnya, bisa ada bisa tidak. Nanti kalau ada diserahkan jaksa akan kita teruskan ke penasihat hukum terdakwa,” jelasnya.

Jaksa mengajukan banding karena masih ada yang mengganjal, yakni mengenai penerapan pasal yang dipertimbangkan hakim untuk menghukum para terdakwa.

“Kami menuntut dengan unsur pembuktian pasal 2 (UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tipikor), tetapi hakim memvonis dengan pasal 3 sehingga tidak maksimal hukumannya,” kata jaksa penuntut umum Kejari Loteng, Adin Nugroho.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram memvonis bersalah tiga terdakwa tersebut atas perbuatan korupsi dan pencucian uang.

Terdakwa Zahrun Arbaidi, dihukum 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 100 juta, serta hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp 552.857.000.

Mantan Direktur Utama Lalu Martadinata divonis 3 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 36 juta. Sementara, Abdul Karim mendapat hukuman penjara selama dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Sementara uang pengganti sebesar Rp 100.450.000 yang sudah dititip Karim ke jaksa diperintahkan disetor ke Pemkab Lombok Tengah sebagai uang pengganti kerugian negara.

Vonis itu diambil setelah hakim menimbang fakta persidangan, bahwa dana penyertaan modal dari Pemda senilai Rp 1 miliar masuk dalam rekening PT LTB tertanggal 3 September.

Tanpa alasan yang jelas, uang senilai Rp 700 juta dipindahbukukan dengan cara kliring, dari rekening PT LTB ke rekening BCA atas nama Daddy Himawan. Pemindahan tersebut menggunakan bilyet giro dan ditandatangani Lalu Martadinata serta Zahrun Arbaidi.

Rekening milik Daddy rupanya sengaja dipinjam terdakwa Zahrun. Dia berdalih tidak memiliki rekening BCA, padahal terdakwa sebenarnya mempunyai rekening dari BCA. Sebab, setelah uang masuk ke rekening Daddy, terdakwa Zahrun meminta Daddy untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa.

Uang sebesar Rp 700 juta yang seharusnya digunakan untuk usaha bata ringan PT LTB, justru diselewengkan terdakwa. Setelah uang masuk ke rekening Zahrun, terdakwa menggunakannya untuk berbagai keperluan.

Dana sebanyak Rp 700 juta, diketahui ditransfer ke total 28 orang. Dua di antaranya merupakan terdakwa Abdul Karim dan Lalu Martadinata. Untuk Abdul Karim, Zahrun mentrasfer uang Rp 100.450.000 yang dilakukan sebanyak empat kali. Sementara Lalu Martadinata, menerima transfer sejumlah Rp 36,5 juta. (why)