Jaksa akan Gelar Rekonstruksi OTT Oknum Anggota Dewan

Kajari Mataram, Ketut Sumedana (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram akan menggelar rekonstruksi kasus dugaan pemerasan oleh oknum anggota DPRD Kota Mataram. Tujuannya, untuk menguatkan bukti dan keterangan saksi serta kepentingan merampungkan berkas tersangka HM yang diciduk dalam proses Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Rekonstruksi dijadwalkan dalam waktu dekat, dipastikan memilih lokasi di Warung Encim, Jalan Rajawali 1 Nomor 18 Cakranegara. Reka ulang ini akan melibatkan tim Intelijen dan Pidsus Kejari Mataram yang terlibat dalam proses OTT. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Sudenom, SPd., dan kontraktor Catur Totok Hadianto akan dihadirkan sebagai saksi.

Iklan

Selain itu pemilik warung dan warga yang ada di sekitar lokasi kejadian akan dihadirkan juga. Diketahui proses rekonstruksi untuk pembuktian ini merupakan pertama kalinya dalam penanganan kasus korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH mengungkapkan, rencana rekonstruksi untuk sinkronisasi antara keterangan saksi, keterangan tersangka dan fakta di lokasi kejadian. Karena dalam beberapa kesempatan tersangka selalu membantah perbuatannya. Terlebih beredar video di YouTube tersangka HM yang membantah memeras Kepala Disdik Sudenom dan  kontraktor.

“Ini hampir sama dengan upaya  konfrontir. Tapi rekonstruksi lebih kuat. Kita akan jadikan alat bukti di persidangan, karena akan sertakan fakta lapangan,” jelasnya.

Kehadiran tersangka adalah kelengkapan rekonstruksi, karena akan dikonfrontir dengan anggota yang melakukan OTT, termasuk saksi dan fakta lapangan. Namun jika tersangka tidak mau hadir, tidak jadi soal menurutnya. “Silakan dia tidak mau hadir. Kita tetap rekonstruksi,” tandasnya.

Kapan pelaksanaanya, Kajari belum tentukan waktu, karena akan disesuaikan dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Ia target, rekonstruksi adalah proses akhir sebelum berkas dilimpahkan. “Agar tidak ada lagi sandiwara-sandiwara yang bisa menghambat penyidikan,” ujarnya menyindir tersangka yang belum juga kooperatif dalam proses pemeriksaan.

Model pembuktian melalui rekonstruksinya diakui pertama kalinya di NTB, sebagai terobosan upaya menguatkan alat bukti dan keterangan saksi. Model ini juga pernah diterapkannya saat jadi penyidik KPK  dan diadopsi hinggga kini dalam penanganan kasus produk dari OTT.

Kajari menambahkan, setiap hari berusaha mengevaluasi tiap perkembangan kasus tersebut. Personelnya juga diberikan semangat dengan brainstorming setiap pagi agar tidak kendor dalam proses penyidikan. Kepada timnya disarankan agar mempersingkat dan efektifkan waktu. “Jika sudah cukup bukti, saksi lengkap, ya sudah segera limpahkan. Tapi sebelum dilimpahkan, kita akan rekonstruksi dulu,” sarannya.

Mengenai praperadilan tidak akan mempengaruhi proses penyidikan pihaknya. apalagi sampai saat ini belum ada surat panggilan dari Pengadilan Negeri Mataram untuk hadir sebagai termohon dalam praperadilan. Terkepas dari itu, proses pemeriksaan tersangka sudah dilakukan, hanya tinggal beberapa saksi dan dilanjutkan ke pemberkasan.

Bantah Terima Uang

Tersangka dugaan pemerasan proyek bencana rehab  gedung sekolah, HM akhirnya angkat bicara soal kasus yang membelitnya. Sehari setelah pemeriksaan sebagai tersangka Senin (24/9) lalu, oknum anggota DPRD Kota Mataram ini membantah menerima uang saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) berlangsung.

Melalui pengacaranya, HM mengaku tidak menerima uang dalam amplop warna cokelat yang diserahkan kontraktor  Catur Toto  Hadianto.  “Waktu OTT, uang ada di kantong Catur Toto, jadi tersangka sebenarnya tidak terima uang itu,” kata Deni Nur Indra, SH, pengacara tersangka kepada Suara NTB Selasa, 25 September 2018.

Proses transaksi diklaimnya belum terjadi. Bahkan saat penggeledahan, uang masih di tangan Catur Totok, sehingga dalam kasus ini Deni mengaku kejaksaan perlu menguatkan bukti  yang menjerat kliennya dalam kasus tersebut.

 Selain  bantah menerima uang, ia menjelaskan posisi kliennya pasif dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Kepala Disdik  Kota Mataram, H. Sudenom tersebut. Sesaat sebelum penggeledahan, kliennya didatangi oleh Sudenom di rumahnya Karang Kemong Cakranegara. HM sempat menolak pertemuan itu, namun Sudenom tetap merajuk untuk bertemu. Setengah terpaksa, kliennya pun mau bertemu, tapi tidak di rumahnya.

“Klien kami menerima ajakan dari Sudenom untuk bertemu di rumah makan itu. Dan saat itu terjadi lah OTT,” jelas Deni.

Mengutip keterangan kliennya di hadapan penyidik Pidsus Kejari Mataram, Deni meyakinkan tidak ada upaya pemerasan sebelumnya. Komunikasi dengan Sudenom tidak seintens sebagaimana diungkapkan penyidik Kejari Mataram. “Memang pernah bertemu di sebuah acara pemerintah. Tapi itu sekali dan tidak membahas soal proyek bencana,” tandasnya.

Namun apapun pembelaan kliennya, Deni memastikan akan tetap mematuhi proses hukum yang dilakukan Kejaksaan. (ars)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional