Jajaran OPD Diduga Tertutup, Pejabat dan Staf Terjangkit Covid-19 di Lobar Terus Bertambah

0
Jajaran ASN di Dinas Kominfo Lobar diswab setelah unsur pimpinan positif Covid-19. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pejabat dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar Covid-19 klaster kantor di Lombok Barat (Lobar) terus bertambah. Beberapa pejabat dan ASN di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkonfirmasi positif Covid-19.  Seperti Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Kominfo) dan Sekdis Kominfo.

Beberapa OPD lain yang terpapar, yakni Badan pendapatan daerah (Bapenda), BPKAD dan Dinas pertanian. Sayangnya, tidak semuanya OPD mau terbuka soal informasi jajarannya yang terpapar Covid-19. Pasalnya di antara mereka ada yang belum melaporkan ke Dinas Kesehatan. Selain itu, prokes di OPD dinilai mulai diabaikan.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Made Ambaryati pun mendorong Satpol PP untuk memperketat pengawasan ke kantor-kantor OPD di lingkup Pemkab Lobar. “Sudah saya minta Ibu Kasat Pol PP, pengetatan prokes ini tidak usah di jalan dulu lah. Sidak dulu prokes di kantor-kantor ini,” ungkapnya saat ditemui di sela vaksinasi di gedung DPRD Lobar, Senin, 15 Maret 2021.

Ia menyebut sekarang ini justru semakin banyak klaster perkantoran yang bermunculan di Lobar. Mulai dari waktu itu ada pada bagian keuangan Pemda Lobar, kemudian Kemenag, Bapenda, KPU, lalu Dinas Perkim, Dinas Sosial dan saat ini ada staf dari Kominfo dan BPKAD Lobar yang kembali terkonfirmasi posotif Covid. “Kalau jumlahnya belum kita rekap, karena ada yang masuk di Kota Mataram dan di sini (Lobar, red),” imbuhnya.

Diantara semua OPD ini jelas dia belum semua melaporkan ke Dinas Kesehatan. Ditambah lagi, ada sebagian besar ASN yang positif itu beralamat di kota Mataram. “Semuanya KTP kota, dan OPD-OPD ini ndak melapor kayaknya diam-diam saja ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Lobar, Baiq Yenis S. Ekawati, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengaku sejak awal begitu muncul klaster perkantoran, ia membuat surat edaran yang langsung diberikan ke semua OPD.  Pengawasan ASN di OPD ujarnya, dipantau langsung oleh sekretaris masing-masing OPD sebagai inspektur pengawasan prokes di kantornya.

Itulah mengapa, kata dia, pengawasan di jalan juga perlu lebih diperketat guna dapat menekan laju penularan di tengah masyarakat. Ia pun menyayangkan bila para staf di masing-masing OPD tidak menerapkan prokes dengan baik. Karena seharusnya dalam hal ini, mereka, terutama para ASN harusnya mampu menjadi contoh dalam menerapkan prokes bagi masyarakat. “Kita ini terlalu meremehkan (menyepelekan), makanya jadi banyak yang kena,” ujarnya.

Pihaknya pun menepis adanya penilaian bahwa Satpol PP Lobar terkesan “angin-anginan” dalam melakukan sidak ketaatan prokes di lingkup Pemda Lobar. Karena, tegas Yeni, pihaknya sudah menyusun jadwal rutin yang bahkan tiada hari tanpa penertiban, bahkan sehari bisa dua kali. “Kalau untuk di OPD kan kita sudah membuat surat edaran, jadi harus meningkatkan kesadaran masing-masing” tutupnya. (her)