Jaga Momentum Penurunan Kemiskinan, Perbaiki DTKS dan Integrasikan Program Penanggulangan Kemiskinan

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis penurunan persentase angka kemiskinan di NTB, periode September 2020 – Maret 2021. Persentase angka kemiskinan di NTB turun sebesar 0,09 persen, dari posisi 14,23 persen pada September 2020, menjadi 14,14 persen pada Maret 2021.

Untuk menjaga momentum supaya angka kemiskinan terus menurun di tengah pandemi Covid-19, Sekda NTB selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan Pemprov akan terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi data acuan dalam program penanggulangan kemiskinan.

Iklan

Dengan perbaikan DTKS yang dilakukan secara berkala, maka data yang digunakan untuk melakukan intervensi dalam bentuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan semakin berkualitas. “Pertama, tetap kita konsolidasi data, supaya kita bergerak  menjadi lebih efektif, by name by address dari target-target masyarakat miskin,” kata Gita dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 16 Juli 2021.

Dengan data yang semakin berkualitas, kata Gita, maka program-program penanggulangan kemiskinan dari berbagai lintas sektor akan semakin tepat sasaran dan efektif. “Mudah-mudahan dengan cara-cara konsisten seperti ini, harapannya, meski ada Covid, tidak terjadi lonjakan angka kemiskinan, Alhamdulillah dari 14,23 persen menjadi 14,14 persen, turun 0,09 persen,” ucapnya.

Secara logika, kata Gita, di tengah keterbatasan anggaran Pemda akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan berpotensi meningkat. “Tetapi di tengah keterbatasan, kita lakukan secara efektif, dengan target group yang jelas dan program menjadi lebih terpadu, integrasi program. Maka terjadi penurunan,” katanya.

Sekda mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur meminta agar masalah konsolidasi data kemiskinan atau perbaikan DTKS menjadi atensi. Supaya data yang digunakan sebagai acuan dalam program penanggulangan kemiskinan lebih berkualitas. Serta program-program lintas sektor menjadi lebih terintegrasi.

“Validasi DTKS menjadi keharusan dan harus terus disempurnakan. Lintas OPD, kabupaten/kota juga kita minta tingkatkan kualitas data kita miliki. Sehingga dengan cara seperti itu, program penanggulangan kemiskinan tertangani dengan efektif dan tepat sasaran,” tandasnya.

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebesar 746.040  orang atau 14,23 persen. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 746.660 orang atau 14,14 persen. Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2020 – Maret 2021 yaitu sebesar 0,09 persen.

Akan tetapi, nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 713.890 orang atau 13,97 persen. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 391.890 orang atau 14,92 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 354.770 orang atau 13,37 persen.

Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Pada Maret 2021, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,88 persen untuk perkotaan dan 75,50 persen untuk perdesaan.

Pada periode September 2020 – Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTB mengalami penurunan dari 2,740 pada September 2020 menjadi 2,239 pada Maret 2021. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di NTB cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan.

Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,730 pada September 2020 menjadi 0,491 pada Maret 2021. Ini berarti kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,847 pada September 2020 menjadi 2,351 pada Maret 2021.

Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari  2,636 pada September 2020 menjadi 2,129 pada Maret 2021. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,714 pada September 2020 menjadi 0,511 pada Maret 2021. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,745 pada September 2020 menjadi 0,471 pada Maret 2021.

Sebagaimana diketahui, ada 13 program prioritas pengentasan kemiskinan yang digagas Pemprov NTB yang disinergikan dengan Pemda kabupaten/kota. Antara lain pembangunan BUMDes, jamban keluarga, rumah layak huni, kelompok usaha bersama (KUBe). Kemudian, kawasan rumah pangan lestari (KRPL), pengelolaan sampah, pembangunan sarana air bersih.

Selanjutnya, pembangunan desa wisata, pembangunan pertanian konservasi, desa berdaya, sambungan listrik murah dan hemat, motorisasi nelayan dan budidaya udang vaname. Serta ketahanan keluarga berbasis pendidikan dan revitalisasi Posyandu.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menekankan  pentingnya data yang akurat dalam upaya pengentasan kemiskinan di NTB. Menurutnya, data menjadi sesuatu yang sangat penting dan krusial untuk dipedomani sebagai data akurat yang menjadi arah kebijakan bersama dalam mengentaskan kemiskinan di NTB.

“Data ini menjadi penting agar apa yang menjadi tujuan akhir bisa menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Sebaliknya jika kita tidak memegang data akurat maka kita akan membuat program yang tidak jelas. Tidak mengetahui sasaran dari program itu baik secara kuantitatif maupun kualititatif,” kata Wagub dalam rapat koordinasi TKPKD, belum lama ini.

Ia meminta DTKS menjadi rujukan bersama dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, DTKS tersebut harus terus menerus dimutakhirkan secara berkala, atau setiap tiga bulan sekali.

Selain itu, DTKS juga harus nge-link dengan BPJS Kesehatan. Kemudian DTKS juga harus nge-link dengan data siswa kurang mampu. Sehingga, masyarakat miskin terlayani di fasilitas kesehatan dan siswa kurang mampu juga dapat beasiswa sehingga tidak putus sekolah.

Wagub menginginkan agar data ini bisa ngelink dengan berbagai program pemerintah lainnya seperti di bidang kesehatan, BPJS, Bansos termasuk bantuan untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 saat ini.

“Karenanya kita ingin data yang kita peroleh ini betul-betul valid, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan setiap program,” pintanya.

Pada pertengahan Maret lalu, Wagub telah menyurati Bupati/Walikota untuk perbaikan data sebanyak 564.310 KK penerima bantuan sosial (bansos) di NTB. Wagub menyurati Bupati/Walikota dengan nomor 397/V.3/Sosial perihal Percepatan Penyelesaian Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial (Program Sembako, PKH dan BST) tanggal 17 Maret 2021.

Sengkarut persoalan data bansos masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Sehingga, atensi Kepala Daerah terhadap sumber data bansos harus all out mengawal perbaikan data ini. Seluruh sumber daya di daerah diminta bergandeng tangan menyisir dan memperbaiki sumber data yang dianggap sumber kesenjangan di tengah masyarakat. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional