Jadi TKI, Seribuan Warga Numpang Nama di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak warga luar Lombok Barat (Lobar) yang ditemukan sekedar numpang nama tercatat sebagai penduduk Lobar untuk kepentingan pengurusan dokumen keberangkatan ke luar negeri menjadi TKI. Seperti hasil pendataan di Lingsar ditemukan seribu lebih warga luar numpang nama di desa setempat. Pihak Dukcapil pun mengeluarkan ribuan nama ini dari daftar penduduk (dafduk) Lobar.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar H. Muridun pada Suara NTB, Kamis, 5 April 2018.

Iklan

Muridun mengaku pihaknya melakukan perekaman beberapa hari di Desa Lingsar. Berdasarkan data dari pusat terdapat 1972 orang belum perekaman, namun setelah dilakukan coklit dengan kepala dusun ternyata 10 persen yang real ada mengacu data.

Diakuinya, banyaknya penduduk tak jelas ini akibat lahir, mati, pindah datang. Selain itu, warga luar hanya pinjam nama. Data ini jelasnya harus dibenahi, sebab pasti kasus semacam ini pasti terjadi di desa lain. Karena itu pihaknya akan melakukan pendataan bekerjasama dengan desa. Pihaknya akan mencetak database penduduk per dusun, selanjutnya pihaknya meminta desa untuk melakukan pendataan dulu mengacu database yang diberikan Dinas Dukcapil. ‘’Sejauh ini baru Desa Lingsar yang sudah clear. Beberapa desa sudah mengusulkan pendataan ini,” ujarnya.

Namun kendala dihadapi SDM dan perlahan yang minim. Sebab ketika pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan melalui berbagai upaya, namun berbagai kendala dihadapi. Pihaknya sudah mengusulkan penambahan alat, namun hanya dua unit yang disetujui. Seharusnya sesuai arahan pusat, usulan Dukcapil tidak boleh ditolak, karena untuk kepentingan pelayanan publik. Seperti di daerah lain, semua usulan Dukcapil yang bersifat pelayanan publik mendapatkan prioritas.

Sementara itu, Kades Lingsar Abdul Hadi membenarkan adanya ribuan warga luar yang menumpang nama di desanya. Hal ini dikarenakan warga luar mengurus keberangkatan jadi TKI melalui Desa Lingsar. Tidak hanya pengurusan TKI, namun untuk keperluan mengurus sertifikat tanah. (her)