Jadi Sorotan Pansus, Banyak Ruang Bermain Anak Diduga Beralih Fungsi

Nyayu Ernawati

Mataram (Suara NTB) – Anggota Pansus RPJMD pada DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menyoroti maraknya ruang terbuka yang diduga beralih fungsi. Padahal, keberadaan ruang terbuka itu sedianya dapat digunakan oleh anak-anak untuk bermain.

‘’Jadi banyak sekali ruang-ruang terbuka yang awalnya direncanakan buat lapangan (ruang terbuka) tempat bermain anak, kemudian dialih fungsikan jadi  tempat parkir mobil. Kasian anak-anak kita,’’ ungkapnya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Sabtu, 21 Agustus 2021. Untuk itu, sambung Nyayu, harus ada aturan yang tegas supaya ruang-ruang bermain anak tidak dialihfungsikan.

Iklan

‘’Jangan kita (Pemkot, red) hanya mengejar penghargaan (kota layak anak), tapi hal-hal yang seperti ini masih luput dari perhatian kita,’’ tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram. Seperti diketahui, Pemkot Mataram menerima penghargaan sebagai KLA (Kota Layak Anak) Tingkat Madya Pada Tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Penghargaan diterima oleh Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman secara virtual di Aula Pendopo Wali Kota Mataram, akhir bulan lalu.

KLA merupakan sistem pembangunan berbasis anak yang dilakukan melalui integritas sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang memiliki program kebijakan untuk menjamin hak anak. Penilaian dilakukan melalui evaluasi dari tim KemenPPPA RI, Tim dari Kementerian Lembaga dan Tim Independen dengan menilai 24 indikator yang terbagi kedalam enam klaster, yakni: klaster pertama, kelembagaan; kedua, Hak Sipil Kebebasan; ketiga, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan; keempat, Kesehatan dan dasar dan kesejahteraan; kelima, Pendidikan, Pemanfaataan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;keenam, Perlindungan Khusus. Atas penghargaan yang diterima ini saat pandemi Covid-19 ini.

Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman tidak menyangkal masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi ke depan. Terutama dalam beberapa indikator penilaian yang masih belum dipenuhi, seperti pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang saat ini sedang dilakukan kajian. Untuk mencapai target tersebut, TGH. Mujiburrahman meminta agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk memperkuat koordinasi dengan dinas terkait yang memiliki tugas-tugas perlindungan anak.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Kota Mataram Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan selain pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, ke depan ada beberapa target yang perlu dioptimalkan untuk kelayakan kehidupan anak di Kota Mataram, seperti ruang bermain ramah anak, pemenuhan hak-hak dasar, pemanfaatan waktu luang di masa pandemi, serta sosialisasi parenting untuk edukasi kepada orang tua agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak. (fit)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional