Jadi Lumbung PMI, BNSP Dorong Perbanyak Penguji di NTB

Miftakul Azis. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Miftakul Azis mendorong pemerintah daerah berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesio (LPS) yang ada untuk memperbanyak jumlah assessor yang saat ini masih sangat kurang. Dorongan ini disampaikan Miftakul saat melakukan kunjungan ke Lombok Jumat, 13 November 2020, meninjau kegiatan sertifikasi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di BLK-LN Lombok Mandiri di Lelede, Lombok Barat yang akan diberangkatkan ke negara tujuan penempatan, Hongkong.

Miftakul mengatakan, NTB adalah salah satu kantong pengiriman calon PMI ke sejumlah negara, di Asia Pasifik dan negara-negara di berbagai belahan dunia lainnya. Di satu sisi, jumlah assessor sangat terbatas. Selama ini, calon PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri melakukan uji kompetensi dan sertifikasi di Surabaya, dan Jakarta. Tentu konsekuensi yang ditanggung calon PMI adalah biaya tambahan untuk sertifikasi, transportasi dan akomodasi.

Iklan

Agar biaya-biaya yang muncul dapat ditekan, Miftakul mengatakan, LSP yang ada di NTB didorong harus memiliki infrastruktur pendukung, Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan memperbanyak jumlah assesornya. Sehingga saat melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kepada calon PMI, tidak lagi harus mendatangkan assessor dari luar NTB. “Mau keluar uji kompetensi, kan biaya. Atau mau mendatangkan assessor, biaya juga. Karena itu, NTB harus punya assessor yang memadai,” imbuhnya.

Assessor adalah tenaga-tenaga yang mampu melaksanakan penilaian atau uji kompetensi terhadap peserta uji dalam ruang lingkup kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing. BNSP, lanjut Miftakul, pada tahun 2019 lalu telah memberikan pelatihan assessor kepada sebanyak 24 peserta dari NTB. Pelatihan assessor kembali akan dilakukan pada 2021 mendatang.

Konsennya kepada assessor untuk pekerja domestik, diantaranya untuk bidang pekerjaan rumah tangga. Mengapa pelatihan assessor untuk pekerja domestik? Menurutnya, jangan sampai jumlah SDM yang melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kekurangan. “Makanya, BNSP mendorong daerah-daerah yang menjadi kantong pengiriman calon PMI ini untuk memperbanyak jumlah assesornya.

Selain memudahkan, efisiensi biaya pemberangkatan calon PMI bisa ditekan,” imbuhnya. BNSP menurutnya akan terus mengupayakan agar sumber daya sertifikasi kompetensi khususnya asesor kompetensi dan tempat uji kompetensi tersedia di daerah khususnya di daerah yang merupakan kantong PMI. Sehingga akses CPMI untuk mendapatkan pelayanan sertifikasi lebih mudah dan lebih efektif dengan tetap menerapkan penjaminan mutu. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional