Jadi Jurkam Paslon, Anggota DPRD NTB Wajib Cuti

Mahdi Muhammad (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Memasuki masa kampanye, sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB ditugaskan oleh partainya untuk turun menjadi juru kampanye sejumlah kandidat bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Pilkada serentak 2020 ini. Mereka yang akan menjadi jurkam, diwajibkan untuk mengambil cuti.

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi membenarkan bahwa bagi anggota wakil rakyat yang akan jadi jurkam di Pilkada serentak 2020 tersebut harus mengambil cuti. Jika tidak maka mereka dianggap melanggar dan berpotensi mendapatkan sanksi dari Bawaslu.

Iklan

“Dari hasil diskusi dengan beberapa anggota memang akan ada yang ditunjuk jadi tim kampanye oleh partainya. Namun sampai hari ini belum ada yang mengajukan secara resmi, hari apa dan tanggal berapa mereka akan cuti kampanye,” ujar Mahdi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 28 September 2020.

Izin cuti kampanye bagi anggota dewan diajukan ke pimpinan DPRD. Tapi sebelum disetujui, pimpinan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPU bahwa anggota dewan yang bersangkutan akan mengambil cuti kampanye. “Prosedurnya anggota mengajukan permohonan cuti ke pimpinan, kemudian pimpinan akan menyampaikan ke KPU untuk diverifikasi dan ditembuskan ke Bawaslu untuk diawasi. Jadi pimpinan yang akan memberikan izin cuti,” jelasnya.

Dalam satu kali izin cuti, para anggota wakil rakyat diberikan waktu izin cuti maksimal selama empat hari. Namun demikian juga bisa mengambil dua hari, satu hari atau disesuaikan dengan kebutuhannya. “Jadi bisa mengambil berkali-kali selama masa kampanye ini, sesuai kebutuhan anggota,” ucap Mahdi.

Bagi anggota dewan yang mengambil izin cuti kampanye. Maka mereka tidak boleh menggunakan segala bentuk fasilitas negara yang melekat pada dirinya untuk dipakai kampanye, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. “Cuti kampanye anggota juga di luar tanggungan negara, tidak menggunakan SPPD perjalanan dinas,” jelasnya.

Selain itu, Mahdi juga sudah mengingatkan kepada para anggota jika ingin berkampanye supaya lebih baik mengambil cuti. Pasalnya jika ditemukan dan terbukti melakukan kegiatan kampanye tidak dalam sedang cuti, bisa mendapatkan sanksi dari Bawaslu.

“Karena itu ndak boleh kalau dia dalam rangka kunjungan kerja lalu kampanye, kalau ketahuan bisa ditegur sama Bawaslu, bisa dikenai sanksi administrasi dan Pidana kalau terbukti, makanya saya juga sudah ingatkan kepada anggota untuk berhati-hati,” cetusnya.

Diketahui sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB memiliki jabatan strategis di partai masing-masing. Bahkan beberapa diantaranya menjadi ketua partai. Selain itu, nyaris semua partai juga memerintahkan para anggotanya yang duduk di DPRD agar ikut memenangkan Paslon yang didukung partai. (ndi)