Jadi Jurkam, Anggota Dewan Wajib Kantongi Izin Cuti

Gufron. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mewanti-wanti puluhan anggota DPRD yang masuk dalam tim kampanye pemenangan pasangan calon untuk cuti saat berkegiatan kampanye nantinya.

“Anggota dewan itu wajib cuti kalau mau ikut atau jadi juru kampanye (Jurkam). Itu aturannya jelas,” tegas Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu KSB, Gufron kepada Suara NTB, Selasa, 29 September 2020.

Iklan

Ketentuan mengenai izin cuti di luar tanggungan negara bagi para anggota dewan saat mengikuti kampanye Paslon itu diatur dalam PKPU 14/2017 tentang kampanye. Menurut Gufron, pada pasal 63, poin 2, izin cuti itu sudah harus diserahkan ke KPU paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. “Dalam hal ini yang menerbitkan izin cuti untuk anggota dewan kabupaten oleh pimpinan DPRD setempat. Dan selain diserahkan ke KPU juga ditembuskan ke kami,” bebernya.

Menurutnya, pelanggaran atas izin cuti oleh anggota dewan yang tetap berkampanye merupakan pelanggaran serius. Dan bagi mereka yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra yang dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkannya. Ia menyebutkan, berbeda dengan Paslon yang berstatus petahana, izin cuti kampanye anggota dewan hanya dilakukan saat akan mengikuti kampanye saja. “Kalau paslon petahana itu selama masa kampanye izinnya. Tapi kalau anggota dewan yang jadi tim kampanye, cutinya hanya saat akan berkampanye. Tapi harus sudah diajukan 3 hari sebelum hari H karena akan jadi bahan penyampaian STTP (surat tanda terima pemberitahuan) ke kepolisian,” urainya.

Terpisah ketua tim Koalisi Rakyat Luar Biasa, Pemenangan Paslon HW. Musyafirin – Fud Syaifuddin (Firin – Fud), Norvie Aperiansyah mengaku belum melihat adanya izin cuti yang diserahkan 21 anggota DPRD KSB yang masuk dalam daftar tim kampanye yang disusun pihaknya. Namun demikian, pihaknya akan segera mengkoordinasikan hal tersebut ke masing-masing anggota dewan untuk melengkapinya.

“Memang kami memasukkan semua (21) anggota dewan yang tergabung dalam partai koalisi sebagai jurkam. Nah kalau aturannya memang seperti itu segera akan kami ingatkan teman-teman agar mengurus cutinya tersebut,” sebut Norvie singkat. (bug)