Jadi Atensi KPK dan LKPP

Ahad Legiarto (Suara NTB/her)

UNIT Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) Setda Lombok Barat (Lobar) menemukan beberapa kendala klasik dalam melaksanakan pelelangan. Di antaranya, kendala sarana prasarana, seperti laptop, karena laptop yang dipergunakan 10 petugas kelompok kerja (pokja) menggunakan laptop pribadi.

‘’Server di ULP juga belum ada, padahal hal ini menjadi tuntutan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan KPK agar ULP mandiri perlu memiliki server sendiri. Tahun ini server ini akan diadakan,’’ ungkap Kabag ULP BJ Setda Lobar Ahad Legiarto, Kamis, 6 Februari 2020.

Iklan

Di samping itu, ujarnya, masalah SDM personel pokja masih kurang. Termasuk, ULP belum diaudit oleh Inspektorat, sehingga memengaruhi penilaian dalam MCP KPK. “Beberapa kendala ini mempengaruhi penilaian MCP KPK terhadap kami (ULP),”akunya.

Diakuinya, kendala peralatan laptop pihaknya berupaya mensiasati dengan meminjam di Dinas PUPR sambil menunggu ada pengadaan. Beberapa kendala yang paling krusial dalam penilaian MCP KPK jelas dia terkait peningkatan SDM. Di ULP sudah memiliki sertifikat dasar pengadaan barang dan jasa. Namun ke depannya mereka harus punya sertifikat pejabat pengadaan. Selain itu ada juga sertifikat khusus PPK. Hal inipun sudah disampaikan ke sekda agar perlu menjadi perhatian.

Di tengah keterbatasan ini, ada keberhasilan yang diperoleh karena pokja sudah ada dua yang jabatan fungsional (jafung). Pihaknya bisa mengikutsertakan empat orang sebagai jafung, bisa diterima tiga orang, sehingga bertambah menjadi lima orang. Ke depan ia ingin meminta tambahan lima orang jafung sebagai pokja. Ideal jumlah pokja paling tidak 12 orang, sementara saat ini baru ada 10 orang. Hal ini menyebabkan ketika terjadi lelang bersamaan maka pejabat struktural ikut membantu. (her)