Izin Perumahan Tertunda, Dinas PMPTSP akan Surati Pengembang

Mataram (Suara NTB) – Sejak 2016 lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Mataram menunda proses penerbitan izin dari 10 pengembang yang akan membangun perumahan. Penundaan ini dilakukan karena lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan perumahan itu termasuk ruang terbuka hijau atau lahan pertanian yang berdasarkan Perda RTRW Tahun 2011 dilarang untuk pembangunan.

Setelah revisi Perda RTRW disahkan akhir pekan lalu, kemungkinan izin pembangunan perumahan yang sempat tertunda akan diterbitkan. Dikonfirmasi perihal ini, Kepala Dinas PMPTSP Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, MM mengatakan akan segera menyurati para pengembang setelah ia menerima salinan dokumen Perda RTRW Kota Mataram 2017. Ia mengatakan saat ini Perda tersebut belum dapat dikatakan telah bisa diberlakukan karena belum diundangkan atau belum dievaluasi Pemprov NTB. Untuk itu saat ini pihaknya masih menunggu Perda tersebut yang akan menjadi acuan dalam mengeluarkan izin.

Iklan

“Harus ada pengesahannya dulu (Perda) itu. Nanti kalau memang sudah diizinkan sesuai Perda itu, kita akan surati (pengembang). Kan harus diketok dulu Perda itu ke pusat juga,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat, 28 April 2017. Memang sebutnya, Perda tersebut telah disahkan oleh DPRD Kota Mataram. Hanya saja sebelum resmi menjadi Perda, harus dilakukan evaluasi ke tingkat provinsi sampai tingkat pusat, baru kemudian dapat diundangkan dan diberlakukan.

“Sekarang tahap pertamanya memang sudah di tingkat kota. Tapi itu akan dikonsultasikan lagi ke pemerintah pusat. Nanti kalau sudah, baru saya surati pengembang yang kemarin-kemarin (mengajukan perizinan),” paparnya.

Terkait apakah lahan yang diajukan 10 pengembang ini tak lagi dilarang untuk pembangunan, Cokorda belum bisa memastikan karena ia belum membaca isi Perda secara detail. Setelah mendapat salinan Perda, ia harus mempelajari regulasi baru tersebut.

Selain 10 izin perumahan, izin yang masih ditunda penerbitannya oleh Dinas PMPTSP ialah gerai restoran makanan cepat saji di Jalan Langko. Cokorda mengatakan ia juga belum dapat memastikan apakah akan segera menerbitkan izin gerai restoran itu sebelum membaca dokumen Perda. “Ini finalnya kan belum. Saya belum berani bilang iya atau ndak. Perda itu nanti yang saya pakai jadi acuan,” jelasnya.

Setelah aturan RTRW berganti, pihaknya juga akan segera memasang di ruang pelayanan sehingga setiap pemohon yang datang mengurus izin dapat membaca regulasi baru itu. “Di kantor itu juga harus saya ganti. Secara otomatis akan tersosialisasi ke masyarakat. Kan ada Perda di ruang pelayanan saya itu, itu saya mau ganti. Kalau sekarang saya belum berani, tunggu sebentar lagi,” tandasnya. (ynt)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here