Izin Pembelajaran Tatap Muka Berpotensi Dicabut

Sejumlah siswa menyebrang jalan melalui zebra cros di perempatan Dasan Cermen usai pulang sekolah, Selasa, 26 Januari 2021. Izin pembelajaran tatap muka berpeluang dicabut kembali dengan pertimbangan semakin tingginya kasus Covid-19 di Mataram. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menegaskan, pembelajaran tatap muka di sekolah bisa saja dicabut kembali. Kebijakan ini tergantung dari perkembangan kasus pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. “Iya, bisa saja semua sekolah ditutup,” kata Walikota.

Simulasi pembelajaran tatap muka yang telah berjalan dua pekan ini segera dievaluasi kembali. Menurutnya, dua hal yang menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan pembelajaran secara langsung di sekolah yakni melihat kondisi secara utuh peningkatan atau tren pandemi Covid-19. Kedua, teknis pelaksanaan atau sekolah diwajibkan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan.

Iklan

Dua hal ini jadi pertimbangan bisa secara keseluruhan penutupan kembali tergantung perkembangan kasus Covid-19.

Kendati demikian, ia tidak bisa memutuskan sendiri terkait pencabutan izin pembelajaran tersebut. Hal ini perlu dikoordinasi dan komunikasikan kembali bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. “Nanti kita evaluasi kembali,” tandasnya, Selasa, 26 Januari 2021.

Pemkot Mataram bisa saja mengikuti arahan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yakni, siswa kelas III saja yang belajar di sekolah, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Wildan (45), orangtua siswa tidak setuju jika pembelajaran tatap dicabut dan dikembalikan ke belajar secara daring. Pembelajaran dari rumah akan menambah beban atau biaya. Belum lagi pengawasan terhadap penggunaan gawai. “Bisa dibayangkan kalau belajar secara daring ini biaya bertambah. Biasanya saya mengeluarkan Rp25 ribu per hari untuk belanja. Sejak belajar daring jadi bengkak Rp50 ribu per hari. Belum lagi harus menyiapkan fasilitas kuota dan gawai untuk fasilitas belajar anak,” jelasnya.

Pembelajaran secara daring menurut Wildan, tidak akan efektif. Dia menyarankan agar pemerintah mengatur pola belajar anak di sekolah. Misalnya, anak belajar di sekolah sekali dalam satu pekan. Anak – anak ingin bertemu dengan teman – teman serta guru agar terjalin ikatan emosional. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional