Izin Keramaian Ditangguhkan

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana

Mataram (Suara NTB) – Maklumat Kapolri soal penanganan penyebaran covid-19 sudah bekerja. Maklumat berisi imbauan itu ditindaklanjuti dengan penghentian sementara pelayanan di bidang intelijen. Polda NTB akan menangguhkan setiap permohonan izin keramaian.

“Tidak ada izin keramaian. Kalau tetap ada acara keramaian berarti itu tidak ada izin. Kita akan bubarkan,” tegas Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, dikonfirmasi Jumat, 27 Maret 2020.

Isi maklumat Kapolri itu, sambung dia, sudah jelas. Setiap kegiatan yang mengundang orang banyak diimbau untuk tidak diadakan. Kecuali memang tempat vital seperti pasar dan jalur transportasi.

“Itu harapannya bisa memutus mata rantai penyebaran. Mengurangi intensitas orang berkumpul,” jelasnya.

Maklumat itu memang sekadar imbauan. Penegakan hukum bisa dilakukan. Ketentuan perundangannya pun ada. Tinggal diterapkan. “Pada saatnya nanti akan lebih tegas,” kata Artanto.

Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz mengeluarkan maklumat tentang penanganan penyebaran Virus Corona Covid-19. Isinya mengamanatkan agar masyarakat patuh pada kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona.

Rinciannya antara lain agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Diantaranya pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan, dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan sejenisnya.

Kemudian tidak mengadakan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Berlaku juga untuk kegiatan olah raga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, dan karnaval.

Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak, dan wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan lain secara berlebihan. Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. (why)