Izin Ditarik Pusat, Pembangunan Fisik dan RTG di KLU Terancam Molor

Ilustrasi Proses pembangunan RTG di Pulau Lombok. (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Keputusan pemerintah pusat menarik seluruh proses perizinan di bidang minerba, berdampak bagi progres pembangunan di daerah berkembang, seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU). Belakangan, akibat dipersoalkannya izin sejumlah titik galian C, seluruh lokasi disepakati ditutup oleh seluruh pengusaha. Dampak yang paling mungkin muncul adalah, molornya penyelesaian program fisik dari dana APBD (DAU, DAK) hingga potensi terkena pinalti bagi pihak ketiga. Kedua, percepatan rehab rekon RTG korban gempa juga belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Persoalan Galian C di KLU, ibaratnya benang kusut. Data di Dinas LH menunjukkan, dari 27 titik, hanya 10 titik yang mengantongi izin. Mereka yang berizin antara lain, CV. Sinar Artha Rinjani untuk lokasi di Loloan, CV. Ratnadijung di Sambik Elen, M. Al-Fat di Segara Katon, Tri Rahmat di Gondang, Jinarto di Akar-akar, Darwin di Akar-Akar, L. Suryana di Rempek, Ramadi dan Suhaedi masing-masing di Sukadana, dan CV. Anak Panah di Samik Bangkol yang khusus untuk Batu Apung.

Iklan

Ketiadaan izin menjadi persoalan, di mana belakangan, pengusaha yang tidak berizin dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sebelum ini, masalah izin galian C sempat memunculkan klimaks, kediaman oknum LSM dikerumuni sejumlah orang yang diduga dari kalangan buruh sopir. Sejak itu, aktivitas galian mengalami buka – tutup. Dan kondisi terkini, seluruh lokasi galian dikosongkan.

“Substansi laporan mengarah pada legalitas usaha. Kami ingin pengusaha galian C ini profesional. Setelah ditambang, ada bentuk kepedulian dengan reklamasi lahan secara langsung. Karena yang tidak berizin, otomatis tidak memiliki (dana) jaminan reklamasi yang disimpan di Bank. Selain itu, mereka juga tidak wajib menyetor retribusi,” ujar pelapor, Ketua DPD LIRA KLU, Zainuddin, Kamis, 16 September 2021.

Atas persoalan legalitas itu, Zain mengaku tidak melaporkan pengusaha galian C secara parsial, atau menyebut subyek terlapor.

Di sisi lain, dampak – sebab akibat laporan itu berimplikasi langsung terhadap jalannya pembangunan di lapangan. Salah satu kontraktor sekaligus pengusaha galian C, Sabahudin, mengaku seluruh pengusaha kompak menutup lokasi. Alasannya, mereka menghormati proses hukum yang berjalan atas laporan masyarakat di kepolisian. Kendati di sisi lain, pengusaha yang berizin juga telah menyadari adanya dampak limitnya material batu, pasir dan tanah urug.

“Dampaknya luar biasa, yang paling akut banyak masyarakat menganggur. Buruh bangunan, sopir, buruh skop, buruh hammer, semua yang kami pekerjakan menganggur,” ucapnya.

Lain halnya dengan RTG yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Pokmas swakelola atau aplikator, dipastikan kesulitan memperoleh sumber material lokal dengan harga standar pemerintah. “Mereka bisa saja membeli di Lombok Timur. Tetapi apa iya, Pokmas sanggup membayar dengan harga material dan ongkos angkut sampai Rp 1,2 juta per dump,” imbuhnya.

Terhadap persoalan itu, pihaknya meminta ada kebijaksanaan dari Pemda KLU, Pemprov NTB hingga pusat, agar persoalan izin dimudahkan. Pasalnya, sejak izin Minerba ditarik oleh pusat, tidak satu pun usul (perpanjangan dan izin baru) dari pengusaha Galian di KLU direspon.

“Kalau kami harus tutup sampai Desember atau bahkan izin kami tidak keluar tahun ini, RTG akan terancam tidak bisa dibangun,” tegasnya.

Terpisah, Kabid Penataan, Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas LH Suhaeli Budimansyah, A.Md.Kep, didampingi Kasi Penataan, Agung Susbandoro, mengakui hingga saat ini proses semua izin minerba diambilalih oleh pusat. Sejak diajukan izin baru dan perpanjangan dari pengusaha lokal pada awal tahun ini, pihaknya sudah merespon sesuai tupoksi. Namun cepat lambatnya tindaklanjut, sangat bergantung di meja kementerian.

Dijelaskan Suhaeli, diundangkannya  Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 10 Juni 2020, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020, maka pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020.

“Selanjutnya, dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan Minerba itu, gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru. Izinnya ada di pusat. Tidak hanya galian C, pengecer LPG semua ukuran juga ditarik,” ujar Suhaeli.

Adapun izin baru yang ditarik pusat meliputi, Izin Usaha Pertambangan (IUP),  Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan.

“Menyikapi kepentingan pembangunan di daerah, sepertinya bupati dan gubernur perlu duduk bersama membahas persoalan ini. Kalau kami di dinas, sebatas mengawasi. Tidak berani mengambil kebijakan yang bersifat strategis,” pungkasnya. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional