Iuran Naik, Pembiayaan BPJS membengkak

Ilustrasi tagihan BPJS. (Gambar oleh Obsahovka dari Pixabay )

Taliwang (Suara NTB) – Anggaran pembiayaan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah dipastikan membengkak. Pembengkakan itu terjadi menyusul adanya kenaikan iuran peserta PBI daerah yang ditaksir mencapai Rp20 miliar dari sebelumnya sebesar Rp16 miliar.

Berdasarkan peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020. Iuran peserta BPJS kesehatan untuk kelas I peserta umum dari Rp80.000 menjadi Rp160.000. Kelas II dari Rp59.000 menjadi Rp110.000 dan kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Sedangkan bagi peserta PBI dari Rp23.000 menjadi Rp42.000.

Iklan

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa Barat, H. Tuwuh S. Ap, kenaikan iuran BPJS khususnya bagi kepesertaan PBI tentu akan berdampak pada beban anggaran daerah. Karena sebelum naik Pemkab  harus menyiapkan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk satu tahun anggaran. Tetapi setelah terjadi kenaikan maka Pemkab harus menyiapkan anggaran sebesar Rp19-20 miliar. Terlebih lagi saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19, sehingga anggaran untuk membiayai itu semua harus menunggu APBD- perubahan.

“Memang anggaran kita membengkak dengan adanya kenaikan tersebut, tetapi kami tetap akan berupaya mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.

Disebutkannya, saat ini jumlah peserta BPJS PBI mencapai 43.000 jiwa. Jumlah peserta ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 53.000 jiwa. Meski dari jumlah pesertanya menurun, tetapi iuran yang harus dibayar meningkat, sehingga tidak ada yang berbeda dalam mengatur pembiayaannya. Yang paling disyukuri saat ini yakni ABPD- Perubahan masih belum ditetapkan. Sehingga kebutuhan anggaran untuk menutupi kekurangan bisa segera disusulkan.

“Kita tidak masalah jika premi PBI dinaikkan karena untuk masyarakat kita dan APBD-P belum ditetapkan sehingga bisa diusulkan segera. Sehingga masalah  yang timbul bisa diminimalisir,” pungkasnya. (ils)