Iuran BPJS Resmi Naik, Banyak Peserta Pilih Turun Kelas

ilustrasi foto suasana kantor bpjs kesehatan (suara NTB/dok).

Mataram (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi menaikkan kembali iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS). Hal tersebut mengikuti keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Kepala Bidang Kepersertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana, menerangkan, kenaikan iuran tersebut telah berlaku secara nasional. Dimana kenaikan terjadi bagi kelas I dan II kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri.

Iklan

‘’Kalau kita melihat aturan yang ada terkait dengan perubahan Perpres 82 ke Perpres 64 Tahun 2020, BPJS Kesehatan harus patuh terhadap peraturan tersebut. 1 Juli kemarin kita berlakukan iuran yang baru sesuai Perpres 64,’’ jelas Sumarjana, saat dikonfirmasi Kamis, 2 Juli 2020 di Mataram.

Diterangkan, untuk iuran peserta mandiri kelas I saat ini ditetapkan sebesar Rp150 ribu, dan kelas II sebesar Rp100 ribu. Untuk kelas III iuran ditetapkan sebesar Rp42 ribu, namun diberikan subsidi oleh pemerintah sebesar Rp16.500.

‘’Jadi boleh dikatakan kelas III itu tidak ada kenaikan. Karena masyarakat hanya membayar Rp25.500 dari Rp42.000 itu. Yang ada kenaikan hanya kelas I dan II,’’ jelasnya.

Menurut Sumarjana, alasan kenaikan kembali iuran BPJS Kesehatan tidak terlepas dari upaya pemerintah memastikan keberlangsungan program JKN – KIS. ‘’Kalau antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak sesuai, sudah barang tentu sesuai yang disampaikan ada defisit di situ,’’ ujarnya.

Di sisi lain, bagi peserta yang merasa kesulitan melakukan pembayaran setelah kenaikan iuran tersebut menurutnya, masih bisa melakukan penurunan kelas. Untuk BPJS Kesehatan Mataram sendiri telah melayani penurunan kelas sejak dikeluarkannya Perpres 75 Tahun 2019.

‘’Sejak kemarin ada kenaikan sesuai dengan Perpres 75, adanya turun kelas lumayan juga. Kalau tidak mampu di kelas I dan kelas II, silakan di kelas III,’’ ujar Sumarjana.

Berdasarkan catatan pihaknya, sejak Januari 2020 sampai dengan awal Juli ada 635 peserta JKN – KIS yang memutuskan menurunkan kelas kepesertaan di BPJS Kesehatan Mataram. Di mana penurunan paling banyak terjadi dari kelas II ke kelas III.

‘’Sampai saat ini masih ada peserta menginginkan turun kelas. Salah satunya seperti itu (karena kenaikan iuran), bisa juga karena faktor ekonomi sekarang di masyarakat. Bisa jadi masyarakat mampu juga memilih (pindah) ke kelas III. Tergantung pilihan masyarakat saja,’’ ujar Sumarjana.

Sebelumnya Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Mataram, Sarman Palipadang, menerangkan kenaikan iuran peserta mandiri sampai saat ini tidak mempengaruhi kepatuhan peserta untuk membayar. Untuk BPJS Kesehatan Mataram, persentase wajib bayar iuran berkisar antara 63-65 persen.

“Untuk kondisi di Kantor Cabang Mataram sejauh ini kolektibilitas iuran peserta mandiri masih belum stabil. Meskipun memang belum sesuai yang kita harapkan,’’ ujar Sarman. Menurutnya, persentase tersebut masih sama dengan persentase sebelum perubahan aturan pun pandemi virus Corona (Covid-19).

Dengan persentase pembayaran iuran rutin di atas 50 persen, Sarman menyebut posisi Lombok saat ini cukup baik dibanding daerah lainnya di Indonesia. Artinya, kesadaraan orang Lombok untuk membayar iuran BPJS Kesehatan disebutnya cukup tinggi. (bay)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional