Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Peserta Kebingungan

ilustrasi foto suasana kantor bpjs kesehatan (suara NTB/dok).

Mataram (Suara NTB) – Keputusan pemerintah pusat untuk menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan diakui cukup membingungkan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pasalnya, setelah menyetujui putusan pembatalan kenaikan dari Mahkamah Agung sejak 1 Mei lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

Salah seorang peserta JKN – KIS di Kota Mataram, Reivinka Rizqia Menilia, menerangkan kebijakan yang tiba-tiba tersebut cukup membingungkannya. ‘’Saya kan (ikut) BPJS Kesehatan yang mandiri (segmen PBPU, Red), jadi tanggung sendiri. Itu betul-betul semakin tidak jelas. Kalau iurannya terus tidak jelas kan membingungkan masyarakat juga,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 14 Mei 2020.

Iklan

Menurut Vinka, sapaan akrabnya, besaran iuran yang dibayarkan juga sampai saat ini tidak jelas. Berdasarkan informasi yang diterimanya,  besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

‘’Saya bingung dengan BPJS ini, tagihan saya tidak ada berkurang untuk bulan ini (Mei, Red) tetap Rp51.000 untuk 1 orang buat kelas III,’’ ujar Vinka. Menurutnya, peraturan tiba-tiba yang terus dikeluarkan pemerintah cukup membingungkan karena terlalu cepat berubah.

Di sisi lain, keputusan yang cepat berubah tersebut disebutnya menunjukkan kesan ketidakseriusan. Padahal, BPJS Kesehatan merupakan salah satu asuransi kesehatan yang menjadi pilihan bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Mataram, Sarman Palipadang, menerangkan ketidaksesuaian besaran iuran yang diterima peserta JKN-KIS dapat dikomunikasikan dengan Kantor BPJS setempat. Menurutnya, sejak April pihaknya telah mengatur besaran iuran sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Disebutkan Sarman, besaran iuran JKN-KIS telah disesuaikan dalam aplikasi BPJS Kesehatan untuk pengguna se-Indonesia. ‘’Tinggal dicek di aplikasi keuangan riwayat pembayarannya. Banyak yang cek iuran, tapi ternyata peserta yang salah hitung. Itu terakumulasi dengan iuran 1 keluarga, dan telah dilakukan perhitungan dan penyesuaian iuran  kenaikan Januari –Maret,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis, 14 Mei 2020.

Terkait penurunan iuran sesuai keputusan Mahkamah Agung, Sarman menyebut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran JKN-KIS terbaru menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian. ‘’Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta (PBPU)/mandiri dan BP kelas III,’’ jelasnya.

Besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

‘’Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” ujar Sarman. Sementara untuk PBPU dan BP kelas III diberikan kebijakan khusus, dimana untuk 2020 jumlah iuran yang dibayarkan tetap sejumlah Rp 25.500, dan sisanya sebesar RP 16.500 dibayarkan pemerintah. Iuran peserta PBPU dan BP kelas III baru akan naik pada 2021 mendatang sebeser Rp 35.000. “Itu pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” pungkasnya. (bay)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional