ITDC Sinkronkan Dokumen dengan Warga Pemilik Lahan

Tim Verifikasi Satgas Percepatan Penyelesaian Lahan KEK Mandalika, saat memediasi pertemuan 15 orang warga pengklaim lahan di kawasan The Mandalika dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Praya, Jumat (23/10).

Praya (Suara NTB) – Tim Verifikasi Satgas Percepatan Penyelesaian Lahan KEK Mandalika, Jumat, 23 Oktober 2020, memediasi pertemuan 15 orang warga pengklaim lahan di kawasan The Mandalika dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Mediasi sekaligus untuk sinkronkan data dan dokumen milik warga pengklaim dengan yang dokumen yang dipegang pihak ITDC. Perwakilan dari Komnas HAM juga hadir pada kegiatan yang berlangsung di D’Max Hotel Praya tersebut.

“Mediasi kita lakukan untuk meng-clear data serta dokumen dalam persoalan lahan di kawasan The Mandalika. Baik itu dokumen milik warga maupun dokumen yang dipegang oleh pihak ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika,” ungkap Ketua Tim Verifikasi, AKBP Awan Haryono, SIK. kepada wartawan.

Iklan

Melalui mediasi tersebut diharapkan, tim verifikasi bisa memperoleh gambaran mana dokumen yang  sah dan tidak. Untuk nantinya disampaikan ke Gubernur dan pihak terkait lainnya. Ia pun memastikan, proses mediasi dilakukan secara terbuka. Supaya tidak ada pihak yang merasa ditekan, apalagi sampai merasa diintimidasi.

“Semua proses mediasi kita lakukan secara transparan dan terbuka. Pihak-pihak yang merasa sebagai pemilik lahan kita pertemukan dengan ITDC. Semua dokumen-dokumen yang ada kita cek,” imbuhnya.

Awan mengatakan, mediasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM. Guna mempercepat penyelesaian persoalan klaim lahan didalam kawasan The Mandalika. Khususnya diarea lahan lokasi pembangunan Jalan Khusus Kawasan (JKK) Mandalika yang nantinya bakal menjadi venue gelaran balap MotoGP.

Sementara itu, pemantau Komnas HAM, Widodo Dwi Putro, SH., mengatakan, mediasi dilakukan untuk mencari titik temu persoalan yang ada. Karena dari hasil verifikasi awal dokumen lahan yang ada, ditemukan banyak dokumen lahan yang tumpang tindih. Ada juga yang ditemukan lokasi lahannya tidak sesuai.

“Melalui mediasi ini diharapkan semua persoalan terkait klaim lahan di dalam kawasan The Mandalika jadi terang benderang. Mana yang memang merupakan hak warga, ITDC harus menyelesaikannya,” pungkas dosen Fakultas Hukum Unram ini.

Disinggung hasil mediasi, Widodo mengaku sampai saat ini masih berlangsung. Hanya saja dari proses yang sudah berjalan, ada memang lahan warga yang ditemukan berstatus enclave. Tapi semua itu nanti akan difinalisasi. Baru kemudian bisa disimpulkan hasilnya seperti apa. (kir)