Isteri Maju Pilkada, Sekda Tak Perlu Cuti

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S. E., M. Sc., menyatakan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si tak perlu cuti meskipun isterinya, Hj. Lale Prayatni maju dalam Pilkada Lombok Tengah (Loteng). Sesuai aturan, Sekda harus cuti tanpa tanggungan negara apabila dia ikut menjadi juru kampanye (jurkam).

‘’Nggak mesti harus cuti. Memang ada pelanggaran dari Sekda,’’ Tanya gubernur ketika dikonfirmasi  mengenai desakan sejumlah pihak yang meminta Sekda NTB harus cuti karena isterinya maju di Pilkada, di sela-sela mendampingi Menkominfo, Johnny G. Plate yang melakukan kunjungan keja di KEK Mandalika, Kamis, 24 September 2020 siang.

Iklan

Gubernur mengatakan, sejauh ini Sekda tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Apapun yang dilakukan  selalu minta izin dan melapor ke gubernur. ‘’Namanya orang dalam suasana politik, tentu rawan. Orang mencari-cari kesalahan. Tapi sejauh ini beliau selalu minta izin ke saya, selalu lapor ke saya. Ndak ada yang dilanggar,’’ tandas gubernur.

Terpisah, Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir menjelaskan bahwa memang Sekda tidak perlu cuti meskipun isterinya maju dalam Pilkada 2020. Sesuai aturan, kata Nasir, Sekda harus cuti apabila dia aktif untuk ikut berkampanye.

‘’Kalau ikut kampanye, baru cuti di luar tanggungan negara. Kita lihat di aturan Permenpan, ndak harus cuti. Dia tidak cuti, karena tak menjadi Jurkam. Beliau tidak jadi apa-apa. Jadi tak harus cuti. Karena landasan hukumnya kuat, Permenpan,’’ tandasnya.

Sementara, Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, S. H., M. H., yang dikonfirmasi Suara NTB mengaku sudah membuat kajian terkait dengan polemik perlunya Sekda cuti  atau tidak. Ruslan mengaku kajian yang telah dibuat Biro Hukum telah disampaikan ke Gubernur. Terkait isi kajian Biro Hukum, Ruslan enggan memberikan tanggapan. Karena belum ada disposisi dari pimpinan.

Sementara itu, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2020. Gelaran pesta demokrasi di akhir tahun 2020 dapat membuka celah bagi tindak pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Untuk mengantisipasi serta menekan kejadian pelanggaran netralitas tersebut, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) mengenai Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bersama dengan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menandatangani SKB tersebut yang dilakukan secara terpisah di kantor masing-masing.

“Penerbitan SKB ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di seluruh Indonesia untuk tetap dapat menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis dimasa pilkada serentak,” jelas Menteri Tjahjo dalam acara Penandatanganan SKB Netralitas di Kantor Kementerian PANRB, Kamis, 10 September 2020 lalu.

Dalam rilis Kementerian PANRB, sebagaimana tercantum dalam UU No. 5/2014 tentang ASN, netralitas dimaksudkan bahwa ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dengan demikian, meski hak suara ASN sebagai pemilih tidak dicabut, tetapi perlu diatur agar ASN tidak melanggar asas netralitas dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Menteri PANRB melanjutkan bahwa berbagai pengaturan yang tercantum dalam SKB ini bertujuan untuk mendorong sinergisitas serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari instansi pusat dan daerah dalam mengawasi ASN selama pesta demokrasi berlangsung. “Selain itu, SKB ini juga ditujukan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pengaduan netralitas ASN,” lanjutnya.

Pilkada serentak tahun 2020 ini, diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Dari seluruh rangkaian Pilkada, terdapat empat tahap yang berpotensi terjadi pelanggaran netralitas, yakni dari sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap setelah penetapan calon kepala daerah, serta tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih.

Dengan terbitnya SKB ini, diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis yang memiliki potensi tinggi untuk terjadi. Implementasi SKB ini meminimalisir dampak ketidaknetralan ASN dan ASN dapat fokus untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.

Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didaulat sebagai saksi dalam proses ini. Tindak lanjut setelah penandatanganan SKB ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas ASN untuk dapat mengawal ASN dalam gelaran Pilkada serentak ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah berupaya untuk menunda mutasi jabatan di pemerintah daerah guna menghindari kepentingan politis dalam jabatan tertentu. Sementara, Ketua Bawaslu Abhan menekankan agar ASN tidak menjadi alat kekuasaan dan fokus untuk melayani masyarakat serta terbebas dari kepentingan politik.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko menyampaikan bahwa rancangan SKB ini sempat tertunda karena hadirnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, rancangan SKB ini dapat difinalisasi lebih lanjut sehingga lebih matang dan siap untuk diimplementasikan untuk mengawal netralitas ASN hingga proses pilkada serentak selesai.

“Secara garis besar, pedoman ini memberikan panduan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN dalam menjalani politik praktis, tanpa membelenggu hak politik dari tiap ASN. Sehingga, pedoman ini menjadi sangat penting bagi ASN maupun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menjalankan tugas dalam hiruk pikuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah,” ujarnya.

Proses penandatanganan SKB diikuti secara virtual melalui aplikasi zoom oleh 270 pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat disaksikan melalui kanal youtube Kementerian PANRB. (nas)