Ironis, Draf APBD 2017 Tak Cantumkan Dinas dan Anggaran PU

Tanjung (Suara NTB) – Entah karena kesalahan cetak, Tim Anggaran Pemda (TAPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali membuat “lelucon” pada dokumen resmi negara. Fisik draf RAPBD 2017 Pemkab Lombok Utara yang diterima Banggar DPRD, ternyata diketahui tidak mencantumkan nama dinas berikut anggarannya. Dinas yang tidak ada di Draf RAPBD 2017 dimaksud yaitu, Dinas PU Penataan Ruang dan Pertanahan.

“Ini sangat parah kalau menurut saya, bupati kami harapkan bertindak. Karena kalau terus-terusan dibiarkan maka akan kacau keuangan daerah ini. Tentu dampaknya bagi kita semua dan masyarakat,” cetus Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto usai sidang, Kamis, 8 Desember 2016.

Iklan

Selain kesalahan kali ini, Ardianto juga mengingat betul kekeliruan dalam penyempurnaan APBDP 2016 lalu. Di mana, saat itu ditemukan adanya kekurangan Silpa Rp 3 miliar. Sungguh angka yang sangat besar untuk dilupakan dari proses input data oleh TAPD. Oleh karenanya, ia mendesak agar Bupati mengevaluasi kembali Ketua TAPD (Sekda KLU) sebelum proses pembahasan dokumen RAPBD selesai.

“Bupati harus gedor TAPD terkait persoalan ini. Bagaimana kalau ternyata tidak adanya Dinas PU terlewatkan dan disetujui dalam Perda APBD,” logikanya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Plt. Kepala Dinas PPKAD Lombok Utara, Khairul Anwar, mengakui tidak adanya nama Dinas PU, Pertanahan dan Penataan Ruang di RAPBD akibat kesalahan print out dokumen. Ia pun berdalih, kekeliruan ini bisa diperbaiki seiring proses berjalannya pembahasan RAPBD 2017.

“Masih bisa kita perbaiki untuk dibahas kembali dengan dewan. Itu tidak ada masalah karena anggaran itu tetap ada. Kami pada saat penginputan data kami juga menunggu dari bagian program,” ujarnya.

Menanggapi sejumlah perbedaan nominal anggaran dari KUA yang disepakati dengan RAPBD 2017, Plt Kadis PPKAD menerangkan hal itu muncul karenanya adanya penyesuaian mata anggaran. Misalnya pada komponen PAD, kenaikan PAD sebesar Rp 8 miliar berasal dari pendapatan di RSUD dan Dikes yang belum terinput. Sehingga secara otomatis, tambahan ini menambah PAD dari Rp 127 miliar di KUA menjadi Rp 135 miliar di RAPBD.

Terpisah Kepala Dinas PU Lombok utara, Drs. H. Raden Nurjati, mengaku turut terkejut usai melihat tidak ada nama dinas yang dikelolanya. Pasalnya, pihaknya sudah mengajukan usulan anggaran sesuai tahapan. Mengacu tahapan di TAPD, penyusunan RKA telah dilakukan berikut menyertakan usulan anggaran di masing-masing bidang di Dinas PU.

“Kami menganggap sudah selesai di TAPD, sehingga tinggal menunggu pembahasan di dewan. Kalau sampai tidak ada, artinya 2017 tidak ada anggaran untuk pembangunan di PU,”  ujarnya khawatir.

Sebagaimana Tabel Kebijakan Umum APBD tahun 2017 lalu, diketahui Dinas PU berdiri dengan nomenklatur baru sesuai Perda OPD, yakni Dinas PU, Pertanahan dan Penataan Ruang. Dinas ini sendiri akan dibekali dengan anggaran senilai Rp 208,12 miliar, dengan rincian Bidang PU Rp 177,62 miliar, Bidang Pertanahan Rp 30 miliar dan Bidang Tata Ruang sebesar Rp 500 juta. Semoga saja, jumlah anggaran yang besar ini tidak benar-benar hilang dari dokumen RAPBD 2017, lebih-lebih ketika disahkan sebagai Perda APBD 2017. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here