IPI Dorong Kemudahan Akses Perhubungan Laut

Gede Gunanta (kiri) bersama I Gede Susila Wismanawa saat berkegiatan di Lombok, kemarin. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Insan Pariwisata Indonesia (IPI) mendorong pemerintah, baik pusat, terlebih lagi NTB agar tidak hanya fokus mempersiapkan kemudahan akses perhubungan udara. Akses perhubungan laut juga dianggap tak kalah penting dalam percepatan pembangunan provinsi ini.

Hal ini dikemukakan pengurus IPI, Gede Gunanta saat mendampingi Ketua IPI, I Gede Susila Wismanawa saat melakukan kegiatan di Mataram pada Jumat, 20 November 2020. Kepada Suara NTB, kedua pengurus pusat ini mengatakan, kemudahan akses harus didukung fasilitas transportasi yang ideal. Bisa menggunakan kapal cepat untuk konektifitas dari Bali, ke NTB dan ke NTT, atau menggunakan kapal penyeberangan fery.

Menurut Gede Gunanta, tidak seluruhnya wisatawan memilih menggunakan jalur penyeberangan udara. Banyak juga wisatawan yang ingin menikmati perjalanan menggunakan jalur darat (bus) yang kemudian diseberangkan dengan kapal cepat atau fery yang representatif. “Sekarang coba cek. Penyeberangan selat Lombok 5 jam mengapung. Proses sandar Di pelabuhan Lembar hingga bongkar membutuhkan waktu tiga jam. Total 8 jam waktu yang harus disiapkan. Ya duluan mabuk diatas laut wisatawannya,” kata Gede Gunanta.

Selain itu, kapal-kapal yang digunakan melayani penyeberangan di antaranya adalah kapal tua yang diproduksi tahun 80-an. Rawan bagi penumpang. Apalagi kapalnya tidak cukup representatif untuk kenyamanan wisatawan. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pembaharuan agar penyeberangan selat Lombok menjadi penyeberangan yang nyaman dan cepat bagi wisatawan. Desak pemerintah pusat, dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali harus intens.

Dermaga-dermaga yang kesulitan disandari karena ombak, harusnya dibangun menjorok ke daratan. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama yang baik antar daerah.

“Percuma kita punya MotoGP, percuma kita punya atraksi yang bagus, objek wisata yang indah, kuliner dan budaya. Kalau tidak ada wisatawan yang datang berbelanja. Bagaimana caranya wisawatan datang, berikan kemudahan akses. Udara maupun laut,” ujarnya.

Gede Gunanta menambahkan, selain itu, Kabupaten Lombok Barat, terutama Sekotong sebagai kawasan pengembangan pariwisata harus berbenah lebih awal. Pantai-pantai yang dimilikinya agar disiapkan area publik yang luas bagi wisatawan. Seperti halnya Pantai Kuta, Bali. Demikian juga tempat parkirnya harus juga memadai. Sehingga nyaman bagi wisatawan melakukan kegiatan apapun. Pembangunan harus dibatasi, jangan menjorok ke laut. Investasi dikendalikan agar diatur tata ruangnya. Khususnya di kawasan pantai.

Sementara I Gede Susila Wismanawa mengatakan, IPI diisi oleh anggota dari seluruh entitas bisnis. Pariwisata, hotel, restoran, transportasi, dan lainnya. Salah satu agenda IPI adalah melakukan kunjungan ke setiap daerah bersama rombongan untuk berwisata dan menjajal investasi. NTB menurutnya strategis. Apalagi dengan adanya KEK Mandalika dan tuan rumah MotoGP. IPI juga rutin menyelenggarakan kegiatan untuk menghidupkan usaha-usaha ikutan sektor pariwisata dan ekonomi lainnya.

“IPI sering melakukan famtrip untuk menghidupkan ekonomi. Anggota kita dari luar negeri juga ada. Karena itu, NTB juga harus melakukan penataan terus menerus sebagai jualannya,” demikian Gede Susila. (bul)