Investor Tunda Pengelolaan Pulau Kalong

Taliwang (Suara NTB) – Sengketa batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berdampak pada kegiatan pengelolaan investasi sektor pariwisata di Gili Balu’ kecamatan Poto Tano. PT Eco Solution Lombok (ESL), perusahaan yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah KSB untuk mengelola Gili Balu’ sementara ini memutuskan untuk menunda pengelolaan pulau Kalong.

Salah satu pulau yang masuk dalam gugusan Gili Balu’ itu dikarenakan berada dalam wilayah sengketa tapal batas antara Sumbawa dan KSB.

Iklan

Kabid Ekonomi pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) KSB, Mars Anugerainsyah, S.Hut., M.Si mengatakan, penghentian sementara pengelolaan pulau Kalong oleh PT ESL itu sesuai dengan saran yang diberikan Pemda KSB. “Kita yang menyarankan untuk sementara waktu menunda dulu pemanfaatan di pulau Kalong,” terangnya kepada media ini, Rabu, 9 November 2016.

Jika merunut perencanaan PT ESL, Mars menyebutkan, pulau Kalong masuk dalam rencana awal pengembangan perusahaan. PT ESL sendiri bersama Pemda KSB telah sempat melakukan sosialisasi mengenai rencana pemanfaatan pulau Kalong baik kepada warga desa Poto Tano, maupun kepada warga desa Labuhan Mapin, kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa yang menjadi salah satu desa penyangga pulau. “Tapi kita tidak lanjutkan karena memang belum ada kesepakatan soal tapal batas itu di mana pulau Kalong masuk dalam wilayah sengketa tadi,” cetusnya.

Terhadap kondisi tersebut, PT ESL pun mengubah tahapan rencana pengembangannya. Di tahap awal ini dua pulau akan mulai digarap untuk pemanfaatannya yakni pulau Kenawa dan pulau Namo. Kedua pulau ini posisinya berdampingan langsung dengan pulau Kalong dan memiliki akses terdekat dengan daratan utama.

Mars menyebutkan, terkait status pulang Kalong sendiri Pemda KSB sejauh ini tengah mengupayakannya. Yakni meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera memutuskan batas wilayah kedua kabupaten agar dapat diketahui secara pasti di mana akhirnya posisi pulau Kalong berada. Dari beberapa kali pertemuan dengan pihak Kemendagri seluruh kajian teknis di tingkat bawah hingga level direktur telah tuntas. “Teknisnya sudah selesai di kementerian. Tapi belum ada keputusan karena pak menteri belum menandatangani sebagai bentuk persetujuannya. Makanya kita harus tetap menunggu itu,” sebutnya. (bug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here