Investor Penginapan di Segara Anak Rinjani Kantongi Izin Prinsip

Dedy Asriady  (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Investor yang menawarkan konsep glamour camping (glamping) di pinggir Danau Segara Anak, Gunung Rinjani Lombok rupanya sudah mengantongi izin prinsip dari pemerintah pusat. Perusahaan tinggal menunggu respons publik untuk mulai survei detail rencana pembangunan penginapan mewah nuansa alam senilai Rp4,55 miliar.

“Ya sudah keluar. Itu dari kami, Kementerian LH,” kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Dedy Asriady, Kamis, 20 Februari 2020.

Iklan

Aturan untuk kegiatan pembangunan di kawasan itu diakuinya memungkinkan, karena di luar zona inti atau kawasan konservasi. Disebut Dedy, luas 4 hektare yang jadi lokasi pembangunan Glamping masuk dalam zona pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata.

Izin itu telah terbit jauh sebelum ia menjabat, sekitar tahun 2017 lalu sejak diajukan tahun 2015. Bahkan pada 2017, pertimbangan teknis (Pertek) sudah  dikeluarkan Kepala TNGR sebelumnya, Agus Budi Santosa dan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.

“Kalau glamping sudah ada. Itu sudah mendapatkan pertimbangan teknis sejak 2017 dari Dinas Pariwisata Lombok Utara, pertimbangan Kepala Balai TNGR, jadi proses sudah lama,” jelas Dedy.

Tapi izin itu menurutnya masih awal, karena prosesnya masih panjang.  PT. Rinjani Glamping Indonesia harus mendapat izin pemenuhan komitmen juga dari Dirjen KSDA, belum lagi harus mengurus dokumen RPP, kemudian penentuan tata batas pengelolaan kawasan. Aturan – aturan yang harus dilalui itu terurai dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE dan Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada  tahapan saat ini, menurutnya semua  pihak masih punya ruang untuk memberi masukan dan saran. Proses presentasi PT. Rinjani Glamping Indonesia di kantornya adalah langkah awal untuk sosialisasikan ke pihak pihak yang berkepentingan, termasuk kepada masyarakat. Cara ini lebih baik, karena langsung meminta respon pada tingkatan lokal. (ars)